Ini 5 Rekomendasi Tim Independen Atasi Kisruh KPK-Polri

medcom.id,Jakarta: Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan sejumlah saran dan pertimbangan untuk menengahi kisruh KPK-Polri.   "Kami pada Hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 telah diundang oleh Presiden untuk memberikan masukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan selama 2 (dua) hari belakangan ini," kata Ketua Tim Independen, Syafii Maarif dalam keterangan persnya, di Gedung Sekretaria Negara, Jl Veteran, Jakarta, (28/1/2015)   Berikut butir pernyataan tim independen yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1(2015)   1. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik Polri maupun KPK.   2. Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang defenitif.   3. Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum siapapun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya.   4. Presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan oleh personel Polri maupun KPK   5. Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.