Jakarta: Kerja pemerintah dalam menangani covid-19 dijamin berjalan baik dan harmonis. Kelahiran Satgas Covid-19 dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) merupakan bentuk adaptasi penanganan sesuai dengan perkembangan virus korona.
“Jadi itu (keberadaan Satgas Covid-19 dan KPCPEN) bukan karena ada tarik menarik kekuasaan. Itu adalah bagian dari adaptasi organisasi penanganan dari perubahan covid-19,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Agustus 2021.
Johnny menceritakan awalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan situasi keadaan darurat non-bencana alam covid-19. Presiden membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dengan sektor penggeraknya, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam perjalanannya, sektor paling terdampak covid-19 adalah ekonomi nasional. Presiden kemudian membentuk KPCPEN, yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Jadi tidak ada perbedaan dalam orkestrasinya. Hanya tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) saja yang berbeda, karena menangani covid-19 ini perlu fokus dan konsentrasi,” tutur dia.
Baca: Satgas Covid-19: Kolaborasi Penanganan Hulu Hilir Wajib Dilakukan
Hal sama berlaku saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Saat kasus penularan merebak di Jawa dan Bali, Presiden menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator untuk menangani keadaan darurat.
“Pak Luhut langsung mengajak TNI-Polri dan keterlibatan pemda (pemerintah daerah). Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) tetap melaksanakan fungsi-fungsi kesehatan, termasuk vaksinasi,” jelas Johnny.
Menurut dia, Presiden sejak awal menyampaikan strategi penanganan covid-19 dengan kolaborasi lintas sektor. Sebab, mengatasi covid-19 perlu peran serta lintas instansi.
Peran masing-masing lembaga dilakukan dengan berbagai cara dan tergantung pada situasi terkini dari perkembangan covid-19. Misalnya, Kemenkominfo berperan mengatasi hoaks covid-19.
"(Kemenkominfo) bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk counter narasi agar masyarakat tidak terjebak dalam isu-isu hoaks,” ujar politikus Partai NasDem itu.
Jakarta: Kerja pemerintah dalam menangani covid-19 dijamin berjalan baik dan harmonis. Kelahiran Satgas
Covid-19 dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) merupakan bentuk adaptasi penanganan sesuai dengan perkembangan virus korona.
“Jadi itu (keberadaan Satgas Covid-19 dan KPCPEN) bukan karena ada tarik menarik kekuasaan. Itu adalah bagian dari adaptasi organisasi penanganan dari perubahan covid-19,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Agustus 2021.
Johnny menceritakan awalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan situasi keadaan darurat non-bencana alam covid-19. Presiden membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dengan sektor penggeraknya, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam perjalanannya, sektor paling terdampak covid-19 adalah ekonomi nasional. Presiden kemudian membentuk KPCPEN, yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Jadi tidak ada perbedaan dalam orkestrasinya. Hanya tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) saja yang berbeda, karena menangani covid-19 ini perlu fokus dan konsentrasi,” tutur dia.
Baca: Satgas Covid-19: Kolaborasi Penanganan Hulu Hilir Wajib Dilakukan
Hal sama berlaku saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat. Saat kasus penularan merebak di Jawa dan Bali, Presiden menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator untuk menangani keadaan darurat.
“Pak Luhut langsung mengajak TNI-Polri dan keterlibatan pemda (pemerintah daerah). Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) tetap melaksanakan fungsi-fungsi kesehatan, termasuk
vaksinasi,” jelas Johnny.
Menurut dia, Presiden sejak awal menyampaikan strategi penanganan covid-19 dengan kolaborasi lintas sektor. Sebab, mengatasi covid-19 perlu peran serta lintas instansi.
Peran masing-masing lembaga dilakukan dengan berbagai cara dan tergantung pada situasi terkini dari perkembangan covid-19. Misalnya, Kemenkominfo berperan mengatasi hoaks covid-19.
"(Kemenkominfo) bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk
counter narasi agar masyarakat tidak terjebak dalam isu-isu hoaks,” ujar politikus Partai NasDem itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
