Jakarta: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) memperbaiki prosedur pemeriksaan kesehatan sopir bus. Sopir mesti dipastikan sehat sebelum mengemudi.
"Usulan kami ada klinik di setiap depo," ujar Aziz saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Oktober 2021.
Aziz menyebut lembar pernyataan kesehatan yang dilampirkan sebelum sopir mengemudi tidak boleh cuma menjadi formulitas. Sopir mesti menjalani pemeriksaan kesehatan secara langsung, terutama pemeriksaan tensi darah.
"Sebenarnya kan ini sudah ada cuma bentuknya form. Bawa surat pernyataan, sopir dalam keadaan sehat," tutur dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta prosedur terbaru pemeriksaan kesehatan pengemudi tertuang dalam standar pelayanan minimal (SPM). Standar tersebut diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang.
"Jadi bisa dicegah kondisi yang memungkinkan dia sakit atau tidak," ujar Aziz.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut penyebab kecelakaan dua bus TransJakarta di kawasan halte MT Haryono, Jakarta Timur, tengah didalami. Termasuk dugaan kelalaian.
"Apakah ini human error, artinya bisa saja si sopir ngantuk atau melamun atau tidak konsentrasi dan sebagainya, atau bisa juga ini vehicle error, artinya kerusakan pada rem, rem tidak berfungsi, remnya blong, dan sebagainya," ujar Sambodo di Gedung Subdit Gakkum, Jakarta Selatan, Senin, 25 Oktober 2021.
Sambodo menyebut pihak-pihak yang lalai dapat dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Kita kan belum tahu apakah dia Pasal 310 kelalaiannya, atau Pasal 311 kesengajaan, atau pasal berapa," beber dia.
Jakarta: Ketua Komisi B
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta PT Transportasi Jakarta (
TransJakarta) memperbaiki prosedur pemeriksaan kesehatan sopir bus. Sopir mesti dipastikan sehat sebelum mengemudi.
"Usulan kami ada klinik di setiap depo," ujar Aziz saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Oktober 2021.
Aziz menyebut lembar pernyataan kesehatan yang dilampirkan sebelum sopir mengemudi tidak boleh cuma menjadi formulitas. Sopir mesti menjalani pemeriksaan kesehatan secara langsung, terutama pemeriksaan tensi darah.
"Sebenarnya kan ini sudah ada cuma bentuknya form. Bawa surat pernyataan, sopir dalam keadaan sehat," tutur dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta prosedur terbaru pemeriksaan kesehatan pengemudi tertuang dalam standar pelayanan minimal (SPM). Standar tersebut diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang.
"Jadi bisa dicegah kondisi yang memungkinkan dia sakit atau tidak," ujar Aziz.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut penyebab
kecelakaan dua bus TransJakarta di kawasan halte MT Haryono, Jakarta Timur, tengah didalami. Termasuk dugaan kelalaian.
"Apakah ini human error, artinya bisa saja si sopir ngantuk atau melamun atau tidak konsentrasi dan sebagainya, atau bisa juga ini vehicle error, artinya kerusakan pada rem, rem tidak berfungsi, remnya blong, dan sebagainya," ujar Sambodo di Gedung Subdit Gakkum, Jakarta Selatan, Senin, 25 Oktober 2021.
Sambodo menyebut pihak-pihak yang lalai dapat dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Kita kan belum tahu apakah dia Pasal 310 kelalaiannya, atau Pasal 311 kesengajaan, atau pasal berapa," beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
