Presiden: Kementerian/Lembaga dan Pemda Harus Dukung KPU-Bawaslu

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah (pemda) mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam menyiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Sokongan kepada penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan mengingat tahapan awal pesta demokrasi sudah harus dimulai pada Juni 2022. “Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022. Saya minta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu,” ujar Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 28 April 2022. Kepala Negara menyebut salah satu kunci keberhasilan penyelenggaran pemilu adalah ketersediaan dana. Baik dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Harus ada dukungan anggaran, baik APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar,” ujar dia. Baca: Diminta Tak Khawatir Soal Penundaan, Pemilu Digelar 14 Februari 2024 Pemerintah memproyeksikan KPU dan Bawaslu akan memerlukan biaya mencapai Rp110,4 triliun. Dana itu untuk mendukung seluruh kegiatan operasional mereka.