medcom.id, Jakarta: Badan Narkotika (BNN) Nasional diusulkan agar dinaikkan setingkat dengan kementerian. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa tidak sepakat dengan usulan menaikkan status BNN setingkat kementerian.
Menurut dia, BNN lebih tepat menjadi lembaga independen yang diberikan kewenangan lebih besar, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau BNN setingkat menteri sebenarnya agak kurang pas ya. Kenapa? Karena kita bisa menyontoh kelembagaan KPK. Kita bikin Undang-undang tentang BNN, kita kasih juga ekstra-ekstra judicial. Kenapa? Korupsi hakikatnya membuat masyarakat miskin dan narkoba membuat masyarakat sakit," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).
Pentingnya kewenangan yang lebih besar diberikan kepada BNN, menurut dia, karena dampak dari kasus narkoba telah melampaui kasus korupsi. "Bicara pertahanan rakyatnya akses langsung itu lebih kerasa di narkoba dari pada korupsi walaupun kedua-duanya penting," ujar dia.
Karena itu, ia menilai tidak tepat jika BNN dijadikan setingkat Kementerian. Menurut dia, BNN lebih tepat menjadi lembaga independen yang memiliki kewenangan yang lebih besar.
"Kalau menurut saya setingkat menteri ini enggak cocok. Lebih baik kita tingkatkan sebagai lembaga independen. Kita samakan dengan pekerjaan-pekerjaan proses penyidikannya pun kita kasih seperti kewenangan-kewenangan KPK," kata dia.
Lagi pula, ia khawatir akan ada intervensi terhadap pekerjaan BNN jika menjadi setingkat Kementerian. Sebab, nantinya BNN masih akan berada di bawah Presiden.
"(Kalau setingkat kementerian) Presiden masih bisa intervensi, apakah kita yakin di Istana tidak ada narkoba? Apakah kita yakin dilingkungan tertentu tidak ada narkoba. Apalagi ini ada bupati dan macam-macam," kata dia.
Bahkan, ia menyarankan agar BNN nantinya dapat diberikan kewenangan penyadapan dalam memberantas kasus narkoba. Terlebih, Indonesia saat ini sudah masuk kategori darurat narkoba.
"Makanya diperlukan pasukan yang sangat khusus, perlu teknologi penyadapan-penyadapan. Perlu personel yang sangat luwes sedarurat apa narkoba di tengah masayarakat saat ini," tandas Desmond.
medcom.id, Jakarta: Badan Narkotika (BNN) Nasional diusulkan agar dinaikkan setingkat dengan kementerian. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa tidak sepakat dengan usulan menaikkan status BNN setingkat kementerian.
Menurut dia, BNN lebih tepat menjadi lembaga independen yang diberikan kewenangan lebih besar, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau BNN setingkat menteri sebenarnya agak kurang pas ya. Kenapa? Karena kita bisa menyontoh kelembagaan KPK. Kita bikin Undang-undang tentang BNN, kita kasih juga ekstra-ekstra judicial. Kenapa? Korupsi hakikatnya membuat masyarakat miskin dan narkoba membuat masyarakat sakit," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).
Pentingnya kewenangan yang lebih besar diberikan kepada BNN, menurut dia, karena dampak dari kasus narkoba telah melampaui kasus korupsi. "Bicara pertahanan rakyatnya akses langsung itu lebih kerasa di narkoba dari pada korupsi walaupun kedua-duanya penting," ujar dia.
Karena itu, ia menilai tidak tepat jika BNN dijadikan setingkat Kementerian. Menurut dia, BNN lebih tepat menjadi lembaga independen yang memiliki kewenangan yang lebih besar.
"Kalau menurut saya setingkat menteri ini enggak cocok. Lebih baik kita tingkatkan sebagai lembaga independen. Kita samakan dengan pekerjaan-pekerjaan proses penyidikannya pun kita kasih seperti kewenangan-kewenangan KPK," kata dia.
Lagi pula, ia khawatir akan ada intervensi terhadap pekerjaan BNN jika menjadi setingkat Kementerian. Sebab, nantinya BNN masih akan berada di bawah Presiden.
"(Kalau setingkat kementerian) Presiden masih bisa intervensi, apakah kita yakin di Istana tidak ada narkoba? Apakah kita yakin dilingkungan tertentu tidak ada narkoba. Apalagi ini ada bupati dan macam-macam," kata dia.
Bahkan, ia menyarankan agar BNN nantinya dapat diberikan kewenangan penyadapan dalam memberantas kasus narkoba. Terlebih, Indonesia saat ini sudah masuk kategori darurat narkoba.
"Makanya diperlukan pasukan yang sangat khusus, perlu teknologi penyadapan-penyadapan. Perlu personel yang sangat luwes sedarurat apa narkoba di tengah masayarakat saat ini," tandas Desmond.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
