DPR Ingatkan Pemerintah Cek Kondisi Jembatan di Pantura

Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah mengecek kondisi jembatan di wilayah pantai utara (pantura) Pulau Jawa. Pengecekan bertujuan memastikan arus mudik dan balik lebaran berjalan lancar. "Jalur Pantura akan menjadi jalur paling sibuk selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Kondisinya akan sangat padat," kata Bambang, Kamis, 26 April 2018. Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, kepadatan arus lalu lintas di jalur Pantura harus diantisipasi. Jangan sampai ada jembatan yang mengalami kerusakan sehingga menjadi hambatan. Bamsoet mengatakan beberapa jembatan di jalur tersebut sudah berusia tua, sekitar 20 hingga 45 tahun. Bamsoet khawatir ada jembatan yang rusak. Misalnya jembatan di daerah Pangenan dan Ender di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat serta Losari dan Tanjung di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat, agar segera melakukan audit konstruksi. Selanjutnya, perlu dilakukan tinjauan ulang standar kelayakan dan keamanan fondasi jembatan," paparnya. Baca: Jembatan Penghubung Lamongan-Tuban Ambruk   Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika ada jembatan yang perlu perbaikan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Sehingga arus lalu lintas lancar dan risiko kecelakaan bisa diminimalisasi. Perawatan terhadap jembatan berusia tua, kata dia, sebaiknya juga dilakukan di jalan nasional di seluruh Indonesia secara berkala, terutama di kawasan perbatasan yang banyak dilalui angkutan bermuatan berat. Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga meminta Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Kepolisian memperketat razia di jalan raya. "Razia dilakukan terutama terhadap truk bermuatan berat, seperti truk gandeng dan tronton, guna meminimalkan kerusakan jalan raya akibat kelebihan muatan angkutan barang," katanya. Bamsoet juga menyinggung soal belum terealisasinya 46 proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam perjanjian jual beli listrik "power purchase agreement" (PPA) sejak disetujui pada 2017. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini meminta Komisi terkait di DPR RI segera bergerak mengingatkan mitranya di pemerintahan yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak perbankan. Pelaksanaan proyek EBT tersendat. Karena, perusahaan listrik swasta "Independent Power Producer" (IPP) untuk pengembangan pembangkit listrik EBT, sulit mendapatkan pendanaan dari perbankan. Bamsoet juga mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan pengecekan ulang perjanjian dengan IPP. Agar, IPP yang memang tak berkualitas bisa lebih diseleksi pada kesempatan berikutnya.