medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengajukan tambahan anggaran kementeriannya sebesar Rp726,3 miliar dalam APBN-P 2015. Anggaran itu akan diprioritaskan untuk program keamanan dan keselamatan laut oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla.
"Kami usulkan tambahan anggaran Rp726,3 miliar dalam APBN Perubahan 2015 pada Satker (Satuan Kerja) Bakamla. Pada program lainnya, kami tidak usulkan tambahan anggaran," kata Tedjo dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Tedjo menjelaskan, Kemenkopolhukam menjalankan empat agenda utama. Selain program keamanan dan keselamatan laut, ada tiga agenda lain, yaitu peningkatan koordinasi polhukam, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program peningkatan sarana-prasarana aparatur.
Dalam APBN 2015 yang disusun Presiden SBY, program peningkatan koordinasi polhukam dianggarkan Rp67,8 miliar, sedangkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dianggarkan sebesar Rp111,5 miliar.
Sementara itu, program peningkatan sarana-prasarana aparatur dianggarkan Rp7,1 miliar. Adapun program peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan laut pada Satker Bakamla dianggarkan sebesar Rp333,1 miliar.
Tedjo mengatakan, prioritas pada program peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan laut pada Satker Bakamla didasari pertimbangan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan terutama Pasal 59 ayat 3.
"Rencana usulan tambahan Bakamla akan digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan OTK dan peringkat operasional Rp3 miliar," tutur Tedjo.
"Kemudian, untuk peningkatan operasi bersama keamanan laut bersama sebesar Rp21 miliar. Serta untuk peningkatan kapasitas sarana prasarana berbasis sistem peringatan dini Rp 702,3 miliar," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengajukan tambahan anggaran kementeriannya sebesar Rp726,3 miliar dalam APBN-P 2015. Anggaran itu akan diprioritaskan untuk program keamanan dan keselamatan laut oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla.
"Kami usulkan tambahan anggaran Rp726,3 miliar dalam APBN Perubahan 2015 pada Satker (Satuan Kerja) Bakamla. Pada program lainnya, kami tidak usulkan tambahan anggaran," kata Tedjo dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Tedjo menjelaskan, Kemenkopolhukam menjalankan empat agenda utama. Selain program keamanan dan keselamatan laut, ada tiga agenda lain, yaitu peningkatan koordinasi polhukam, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program peningkatan sarana-prasarana aparatur.
Dalam APBN 2015 yang disusun Presiden SBY, program peningkatan koordinasi polhukam dianggarkan Rp67,8 miliar, sedangkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dianggarkan sebesar Rp111,5 miliar.
Sementara itu, program peningkatan sarana-prasarana aparatur dianggarkan Rp7,1 miliar. Adapun program peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan laut pada Satker Bakamla dianggarkan sebesar Rp333,1 miliar.
Tedjo mengatakan, prioritas pada program peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan laut pada Satker Bakamla didasari pertimbangan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan terutama Pasal 59 ayat 3.
"Rencana usulan tambahan Bakamla akan digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan OTK dan peringkat operasional Rp3 miliar," tutur Tedjo.
"Kemudian, untuk peningkatan operasi bersama keamanan laut bersama sebesar Rp21 miliar. Serta untuk peningkatan kapasitas sarana prasarana berbasis sistem peringatan dini Rp 702,3 miliar," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
