medcom.id, Jakarta: Mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kepuasan tak dirasakan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Riza mempunyai tiga catatan yang harus diperbaiki pemerintah. "Selama tiga tahun ini, catatan kami memang infrastruktur bisa dibilang baik, tapi soal penegakan hukum, demokrasi, dan ekonomi masih merah," kata Riza di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 22 Oktober 2017.
Riza meminta pemerintah memperbaiki tiga hal itu. Namun, Riza pesimistis hal itu terkabul. Karena, ia menilai, pemerintah tak memberikan solusi, malah memperburuk keadaan.
Riza mencontohkan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Riza menilai, penerbitan perppu tersebut jelang tahun politik hanya akan memperkeruh keadaan.
"Karena perppu ormas itu masalah substansial yang memberangus hukum, demokrasi, dan hak asasi," tambah Riza.
Riza berpendapat, dalam dua terakhir masa jabatan, pemerintah seharusnya melakukan pembangunan dengan cara bijak dan persuasif. Seperti mengajak seluruh masyarakat turut serta, termasuk ormas.
"Diajak bersinergi dengan pemerintah dalam rangka pembangunan. Bukan justru mengambil jarak. Apalagi ingin membubarkan," lanjut Riza.
Terakhir, Riza mengajak semua pihak, terutama elite politik, untuk bersama-sama menjaga susana bangsa agar tetap damai, tentram, dan kondusif untuk menghadapi tahun politik.
"Kami harap juga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah terobosan untuk menjaga itu," tutup Riza.
medcom.id, Jakarta: Mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kepuasan tak dirasakan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Riza mempunyai tiga catatan yang harus diperbaiki pemerintah. "Selama tiga tahun ini, catatan kami memang infrastruktur bisa dibilang baik, tapi soal penegakan hukum, demokrasi, dan ekonomi masih merah," kata Riza di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 22 Oktober 2017.
Riza meminta pemerintah memperbaiki tiga hal itu. Namun, Riza pesimistis hal itu terkabul. Karena, ia menilai, pemerintah tak memberikan solusi, malah memperburuk keadaan.
Riza mencontohkan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Riza menilai, penerbitan perppu tersebut jelang tahun politik hanya akan memperkeruh keadaan.
"Karena perppu ormas itu masalah substansial yang memberangus hukum, demokrasi, dan hak asasi," tambah Riza.
Riza berpendapat, dalam dua terakhir masa jabatan, pemerintah seharusnya melakukan pembangunan dengan cara bijak dan persuasif. Seperti mengajak seluruh masyarakat turut serta, termasuk ormas.
"Diajak bersinergi dengan pemerintah dalam rangka pembangunan. Bukan justru mengambil jarak. Apalagi ingin membubarkan," lanjut Riza.
Terakhir, Riza mengajak semua pihak, terutama elite politik, untuk bersama-sama menjaga susana bangsa agar tetap damai, tentram, dan kondusif untuk menghadapi tahun politik.
"Kami harap juga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah terobosan untuk menjaga itu," tutup Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
