medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyindir partai yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sindiran itu muncul lantaran KIH masih belum menyerahkan susunan anggota untuk komisi dan alat kelengkapan dewan.
"Apa susahnya menyerahkan nama, katanya sudah di kantong. Mana suratnya, gak ada kita terima," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Karena tidak juga menyetorkan nama-nama anggotanya, kata Fadli, berarti KIH tidak memasukan nama-nama untuk di Komisi. PDIP, NasDem, PKB dan Hanura yang tergabung di KIH hanya menempatkan anggotanya di paripurna DPR.
"Ya kita anggap KIH hanya menempatkan di paripurna, enggak dalam komisi," tegas politikus Partai Gerindra itu.
Fadli mengaku pimpinan selama ini sudah berusaha mengakomodasi kepentingan KIH. Pengesahan anggota komisi bisa dilakukan dalam satu paripurna, pimpinan sudah memberi kesempatan hingga empat kali paripurna.
"Kita mau menenggang sebanyak empat kali paripurna, ini harusnya masuk MURI," sindir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
KIH belum juga menyerahkan nama-nama anggotanya karena ingin penentuan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR dilakukan melalui musyawarah. Sebaliknya, parpol Koalisi Merah Putih menghendaki sistem voting.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyindir partai yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sindiran itu muncul lantaran KIH masih belum menyerahkan susunan anggota untuk komisi dan alat kelengkapan dewan.
"Apa susahnya menyerahkan nama, katanya sudah di kantong. Mana suratnya, gak ada kita terima," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Karena tidak juga menyetorkan nama-nama anggotanya, kata Fadli, berarti KIH tidak memasukan nama-nama untuk di Komisi. PDIP, NasDem, PKB dan Hanura yang tergabung di KIH hanya menempatkan anggotanya di paripurna DPR.
"Ya kita anggap KIH hanya menempatkan di paripurna, enggak dalam komisi," tegas politikus Partai Gerindra itu.
Fadli mengaku pimpinan selama ini sudah berusaha mengakomodasi kepentingan KIH. Pengesahan anggota komisi bisa dilakukan dalam satu paripurna, pimpinan sudah memberi kesempatan hingga empat kali paripurna.
"Kita mau menenggang sebanyak empat kali paripurna, ini harusnya masuk MURI," sindir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
KIH belum juga menyerahkan nama-nama anggotanya karena ingin penentuan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR dilakukan melalui musyawarah. Sebaliknya, parpol Koalisi Merah Putih menghendaki sistem voting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
