medcom.id, Jakarta: Fraksi Demokrat DPR RI mengkritisi penaikan harga BBM yang dilakukan Presiden Joko Widodo. DPR RI diharapkan segera memanggil pemerintah untuk dimintai penjelasan.
"Harus dijelaskan. Bagaimana juga pengalihan mekanisme subsidi ke sektor produktif," ucap politikus Demokrat Syarif Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
"Harus dijelaskan ke rakyat khususnya kepada DPR. Saya pikir DPR perlu panggil pemerintah," imbuh dia.
Ketua Umum Harian Partai Demokrat itu mengatakan, penjelasan tiga 'kartu sakti' pemerintah juga diperlukan. Karena program KIS, KIP, dan KKS disebut sebagai bentuk "kompensasi" kenaikan BBM.
"Kami minta pemerintah menjelaskan ke masyarakat bagimana porgram jaminan sosial untuk meng-cover inflasi dan membantu rakyat miskin dan hampir miskin," ungkap dia.
medcom.id, Jakarta: Fraksi Demokrat DPR RI mengkritisi penaikan harga BBM yang dilakukan Presiden Joko Widodo. DPR RI diharapkan segera memanggil pemerintah untuk dimintai penjelasan.
"Harus dijelaskan. Bagaimana juga pengalihan mekanisme subsidi ke sektor produktif," ucap politikus Demokrat Syarif Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
"Harus dijelaskan ke rakyat khususnya kepada DPR. Saya pikir DPR perlu panggil pemerintah," imbuh dia.
Ketua Umum Harian Partai Demokrat itu mengatakan, penjelasan tiga 'kartu sakti' pemerintah juga diperlukan. Karena program KIS, KIP, dan KKS disebut sebagai bentuk "kompensasi" kenaikan BBM.
"Kami minta pemerintah menjelaskan ke masyarakat bagimana porgram jaminan sosial untuk meng-cover inflasi dan membantu rakyat miskin dan hampir miskin," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
