medcom.id, Jakarta: Pencairan dana desa oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pidato pembukaan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2015, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan ada sejumlah hal positif yang perlu diapresiasi meski jalannya pemerintahan belum genap satu tahun.
"Di antaranya, realisasi dana desa yang telah mulai dicairkan sejak bulan April 2015, meskipun jumlahnya belum mencapai 10 persen dari dana, di luar dana transfer," ujar Irman, Jumat (14/8/2015).
Dalam realisasinya, ujar Irman, terdapat sejumlah desa di beberapa provinsi yang belum bisa memanfaatkan dana desa. Penyebabnya, belum ada dukungan regulasi. Hal ini perlu diperbaiki oleh lembaga-lembaga negara.
"Penyaluran dana desa ini telah menambah jumlah transfer dana untuk mendukung pemantapan otonomi daerah," kata Irman.
Penyaluran tersebut juga memperlihatkan peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk daerah. Namun, DPD memandang kalau keuangan pusat dan daerah belum imbang.
"DPD memandang bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah masih belum proporsional," ujar Irman.
Karenanya, DPD sedang menyiapkan rencana undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. RUU tersebut dimaksudkan sebagai perbaikan atas aturan yang sudah ada sebelumnya.
medcom.id, Jakarta: Pencairan dana desa oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pidato pembukaan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2015, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan ada sejumlah hal positif yang perlu diapresiasi meski jalannya pemerintahan belum genap satu tahun.
"Di antaranya, realisasi dana desa yang telah mulai dicairkan sejak bulan April 2015, meskipun jumlahnya belum mencapai 10 persen dari dana, di luar dana transfer," ujar Irman, Jumat (14/8/2015).
Dalam realisasinya, ujar Irman, terdapat sejumlah desa di beberapa provinsi yang belum bisa memanfaatkan dana desa. Penyebabnya, belum ada dukungan regulasi. Hal ini perlu diperbaiki oleh lembaga-lembaga negara.
"Penyaluran dana desa ini telah menambah jumlah transfer dana untuk mendukung pemantapan otonomi daerah," kata Irman.
Penyaluran tersebut juga memperlihatkan peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk daerah. Namun, DPD memandang kalau keuangan pusat dan daerah belum imbang.
"DPD memandang bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah masih belum proporsional," ujar Irman.
Karenanya, DPD sedang menyiapkan rencana undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. RUU tersebut dimaksudkan sebagai perbaikan atas aturan yang sudah ada sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
