medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap polemik di DPD segera berakhir. Hal ini agar DPD bisa segera bekerja dengan maksimal.
"Saya kira DPD harus segera bekerja, itu saja," kata Tjahjo di Yogyakarta, Jumat, 9 Juni 2017, seperti dikutip dari Antara.
Tjahjo menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi segala urusan rumah tangga DPD. DPD, kata dia, dapat memproses dan mengambil keputusan sesuai peraturan dan mekanisme yang ada.
Soal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan yang diajukan oleh GKR Hemas, Tjahjo menilai hal tersebut dapat menjadi penguat legalitas DPD saat ini. Oleh karena itu, politikus senior PDIP itu meminta DPD bisa segera bekerja sesuai tugas yang diembannya.
"Apalagi diperkuat dengan gugatan ke PTUN yang ditolak," kata dia.
PTUN memenangkan Mahkamah Agung (MA) dalam gugatan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gugatan itu diajukan mantan Wakil Ketua DPD G.K.R. Hemas.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai pemanduan sumpah oleh Wakil Ketua MA Suwardi yang ingin dibatalkan pemohon bukan objek TUN. Pengambilan sumpah itu dinilai sebagai tindakan seremonial ketatanegaraan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzW4Oxk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap polemik di DPD segera berakhir. Hal ini agar DPD bisa segera bekerja dengan maksimal.
"Saya kira DPD harus segera bekerja, itu saja," kata Tjahjo di Yogyakarta, Jumat, 9 Juni 2017, seperti dikutip dari
Antara.
Tjahjo menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi segala urusan rumah tangga DPD. DPD, kata dia, dapat memproses dan mengambil keputusan sesuai peraturan dan mekanisme yang ada.
Soal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan yang diajukan oleh GKR Hemas, Tjahjo menilai hal tersebut dapat menjadi penguat legalitas DPD saat ini. Oleh karena itu, politikus senior PDIP itu meminta DPD bisa segera bekerja sesuai tugas yang diembannya.
"Apalagi diperkuat dengan gugatan ke PTUN yang ditolak," kata dia.
PTUN memenangkan Mahkamah Agung (MA) dalam gugatan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gugatan itu diajukan mantan Wakil Ketua DPD G.K.R. Hemas.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai pemanduan sumpah oleh Wakil Ketua MA Suwardi yang ingin dibatalkan pemohon bukan objek TUN. Pengambilan sumpah itu dinilai sebagai tindakan seremonial ketatanegaraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
