Jakarta: Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Kemudian, keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota juga diserahkan ke pemerintahan baru atau ditandatangani oleh Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
Pengamat dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, menilai pemerintahan saat ini tengah cuci tangan. Menurut dia, seharusnya seorang pemimpin dituntut untuk bijak dalam mengambil keputusan.
"Seorang presiden yang keputusannya direvisi terus artinya kurang bijak. Mengapa kebijakan direvisi terus? artinya ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, ada target yang tidak tercapai,” tegas Reni kepada Media Indonesia, Minggu, 4 Agustus 2024.
Reni menilai presiden dan wapres terpilih dilantik di Jakarta memperlihatkan bahwa IKN tidak siap untuk menjadi lokasi tempat presiden dan wapres terpilih dilantik. Dia menyebut Keppres diserahkan ke pemerintahan yang baru memperlihatkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau cuci tangan.
“Karena ada masalah yang tidak kunjung selesai, ada banyak target yang tidak tercapai tepat waktu. Jadi, terpaksa diserahkan ke pemerintah yang baru,” ujar dia.
Kemudian, lanjut Reni, pemerintah Jokowi dinilai selalu mau yang instan demi quick win. Reni mencontohkan dalam RUU Dewan Pertimbangan Agung, satu lembaga negara yang sudah dihapus UUD 1945 NKRI dipaksa berdiri untuk menjadi kantor Jokowi setelah pensiun jadi presiden.
Contoh lainnya, kata Reni, di masa akhir pemerintahan yang tinggal dua bulan, Jokowi masih memaksa DPR untuk memproses RUU Polri yang dinilai merusak tatanan pengelolaan pertahanan keamanan negara di Indonesia. Menurut dia, hal itu diakibatkan perluasan kewenangan Polri yang melabrak kewenangan kementrian lembaga lainnya.
“Semua aspek mau diatur oleh polisi, kacau dunia persilatan,” ujarnya.
Jakarta: Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan digelar di Jakarta, bukan di
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Kemudian, keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota juga diserahkan ke pemerintahan baru atau ditandatangani oleh Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
Pengamat dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, menilai pemerintahan saat ini tengah cuci tangan. Menurut dia, seharusnya seorang pemimpin dituntut untuk bijak dalam mengambil keputusan.
"Seorang presiden yang keputusannya direvisi terus artinya kurang bijak. Mengapa kebijakan direvisi terus? artinya ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, ada target yang tidak tercapai,” tegas Reni kepada
Media Indonesia, Minggu, 4 Agustus 2024.
Reni menilai presiden dan wapres terpilih dilantik di Jakarta memperlihatkan bahwa IKN tidak siap untuk menjadi lokasi tempat presiden dan wapres terpilih dilantik. Dia menyebut Keppres diserahkan ke pemerintahan yang baru memperlihatkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mau cuci tangan.
“Karena ada masalah yang tidak kunjung selesai, ada banyak target yang tidak tercapai tepat waktu. Jadi, terpaksa diserahkan ke pemerintah yang baru,” ujar dia.
Kemudian, lanjut Reni, pemerintah Jokowi dinilai selalu mau yang instan demi
quick win. Reni mencontohkan dalam RUU Dewan Pertimbangan Agung, satu lembaga negara yang sudah dihapus UUD 1945 NKRI dipaksa berdiri untuk menjadi kantor Jokowi setelah pensiun jadi presiden.
Contoh lainnya, kata Reni, di masa akhir pemerintahan yang tinggal dua bulan, Jokowi masih memaksa DPR untuk memproses RUU Polri yang dinilai merusak tatanan pengelolaan pertahanan keamanan negara di Indonesia. Menurut dia, hal itu diakibatkan perluasan kewenangan Polri yang melabrak kewenangan kementrian lembaga lainnya.
“Semua aspek mau diatur oleh polisi, kacau dunia persilatan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
