medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Tentara Nasional Indoneia (TNI) tidak terlibat politik praktis. TNI harus menjaga profisionalisme untuk menjaga keamanan Republik Indonesia.
"TNI harus betul-betul profesional dan untuk menjaga keamanan Republik Indonesia. Maka itu dibutuhkan profesional yang betul-betul harus sangat profesional," tegas Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Agus menyebut, presiden berkewajiban menyampaikan imbauan tersebut kepada seluruh jajaran TNI. Sebab, dalam garisnya, TNI memang tidak boleh melakukan tindakan politik praktis.
Di samping itu, seharusnya Jokowi juga mengimbau kepada TNI-Polri dan petinggi institusi lainnya untuk menjaga keakraban. Sebab polemik pengadaan senjata api membuat resah masyarakat.
(Baca juga: Jokowi Singgung Politik TNI)
"DPR mendorong supaya pemerintah memberikan keterangan yang tegas dan jelas soal impor senjata. Karena beberapa waktu yang lalu apa yang disampaikan Panglima dan Menkopolkam tidak sejalur sehingga ini harus disejajarkan, disamakan. Untuk itu pemerintah harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada media, masyatakat masalah impor senjata tersebut," harap Agus.
Dia juga menegaskan, bila TNI-Polri terlibat politik praktis maka harus keluar dari institusi. Kedua institusi itu harus menjaga muruah penegakkan keamanan bagi masyarakat Indonesia.
"Apabila ada keinginan yang ingin berpolitik praktis harus keluar dari TNI-Polri. Karena TNI-Polri harus kompak bersatu bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Tentara Nasional Indoneia (TNI) tidak terlibat politik praktis. TNI harus menjaga profisionalisme untuk menjaga keamanan Republik Indonesia.
"TNI harus betul-betul profesional dan untuk menjaga keamanan Republik Indonesia. Maka itu dibutuhkan profesional yang betul-betul harus sangat profesional," tegas Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Agus menyebut, presiden berkewajiban menyampaikan imbauan tersebut kepada seluruh jajaran TNI. Sebab, dalam garisnya, TNI memang tidak boleh melakukan tindakan politik praktis.
Di samping itu, seharusnya Jokowi juga mengimbau kepada TNI-Polri dan petinggi institusi lainnya untuk menjaga keakraban. Sebab polemik pengadaan senjata api membuat resah masyarakat.
(Baca juga:
Jokowi Singgung Politik TNI)
"DPR mendorong supaya pemerintah memberikan keterangan yang tegas dan jelas soal impor senjata. Karena beberapa waktu yang lalu apa yang disampaikan Panglima dan Menkopolkam tidak sejalur sehingga ini harus disejajarkan, disamakan. Untuk itu pemerintah harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada media, masyatakat masalah impor senjata tersebut," harap Agus.
Dia juga menegaskan, bila TNI-Polri terlibat politik praktis maka harus keluar dari institusi. Kedua institusi itu harus menjaga muruah penegakkan keamanan bagi masyarakat Indonesia.
"Apabila ada keinginan yang ingin berpolitik praktis harus keluar dari TNI-Polri. Karena TNI-Polri harus kompak bersatu bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
