Sense of Crisis, Jokowi Larang Menteri ke Luar Negeri

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri dan kepala lembaga bepergian ke luar negeri. Kebijakan itu sebagai bagian dari sense of crisis dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. “Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) karena sesuai bidang tugasnya,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Juli 2021. Menurut dia, menteri lainnya hanya boleh ke luar negeri bila ada alasan khusus. Kepergian menteri harus mendapat izin langsung dari Jokowi. “Presiden menegaskan dalam PPKM darurat, sense of crisis para pemimpin harus ada,” ujar dia. Baca: Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli Penelusuran Medcom.id, beberapa menteri ke luar negeri setelah PPKM darurat dimulai Sabtu, 3 Juli 2021. Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Selasa, 13 Juli 2021. Mereka membahas bantuan medis ke Indonesia serta investasi dan perdagangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjalankan kunjungan kerja ke Singapura pada Selasa hingga Rabu, 13-14 Juli 2021. Airlangga menyampaikan pemulihan ekonomi berbasis digital. Sementara itu, rombongan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi masih berada di Amerika Serikat (AS). Keduanya menghadiri COO US International Development Finance Corporation David Marchick selama sembilan hari terhitung sejak Jumat, 9 Juli 2021, hingga Minggu, 18 Juli 2021. Lutfi dan Bahlil membahas peningkatan perdagangan dan investasi dengan AS. Isu perubahan iklim dan vaksin covid-19 turut dibahas dalam forum tersebut.