Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tiga kali membuat kesalahan dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu dianggap menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ada tiga peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden," kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan ketiga kesalahan tersebut selalu direspons keras keras umat Islam. Hal ini tentu membuat sentimen umat Islam tertentu terhadap Jokowi menjadi tidak baik.
Baca: Yenny Wahid Minta Penyempurnaan Kamus Sejarah RI Transparan dan Partisipatif
"Alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih diembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," ungkap dia.
Kesalahan yang dilakukan Kemendikbud, yaitu hilangnya frasa agama dalam draf peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Teranyar, hilangnya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional KH Hasyim Asy'ari dari draf kamus sejarah online. Sebaliknya, kata Arsul, mantan narapidana teroris Abu Bakar Ba'asyir ada di dalam deretan tokoh sejarah itu, tepatnya di halaman 11 draf kamus.
Dia heran dengan temuan tersebut. Pasalnya, Abu Bakar Ba'asyir pernah menyatakan ketidaksetiaan pada Pancasila.
"Justru muncul sebagai tokoh pada buku atau kamus yang diterbitkan," ujar dia.
Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tiga kali membuat kesalahan dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu dianggap menjadi beban bagi Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
"Ada tiga peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden," kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan ketiga kesalahan tersebut selalu direspons keras keras umat Islam. Hal ini tentu membuat sentimen umat Islam tertentu terhadap Jokowi menjadi tidak baik.
Baca:
Yenny Wahid Minta Penyempurnaan Kamus Sejarah RI Transparan dan Partisipatif
"Alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih diembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," ungkap dia.
Kesalahan yang dilakukan Kemendikbud, yaitu hilangnya frasa agama dalam draf peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Teranyar, hilangnya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional KH Hasyim Asy'ari dari draf kamus sejarah
online. Sebaliknya, kata Arsul, mantan narapidana teroris Abu Bakar Ba'asyir ada di dalam deretan tokoh sejarah itu, tepatnya di halaman 11 draf kamus.
Dia heran dengan temuan tersebut. Pasalnya, Abu Bakar Ba'asyir pernah menyatakan ketidaksetiaan pada Pancasila.
"Justru muncul sebagai tokoh pada buku atau kamus yang diterbitkan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
