MPR Didesak Selesaikan Polemik Pergantian Waka MPR Perwakilan DPD

Jakarta: Polemik kekosongan kursi wakil ketua MPR dari perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus tak kunjung selesai. Sebab itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Tifatul Sembiring mendesak MPR menyelenggarakan rapat gabungan menyelesaikan polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD RI Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung. Dikatakan Tifatul, DPD melalui Sidang Paripurna telah mengganti Fadel dengan Tamsil. Namun, dalam prosesnya Fadel tidak menerima putusan ini dan terus melakukan upaya hukum atas pergantiannya tersebut. Tifatul setuju jika persoalan pergantian wakil ketua MPR ini diselesaikan secepatnya melalui rapat gabungan. Pimpinan MPR bisa mengundang elemen kelompok DPD dan pimpinan fraksi di MPR. “Dalam hal ini yang mengundang Ketua MPR. Tapi bisa juga diusulkan pimpinan MPR yang lain. Bisa juga fraksi-fraksi yang mengusulkan. Akan lebih cepat kalau yang mengusulkan Ketua MPR,” kata Tifatul di Jakarta, Jumat, 3 Maret 2023.   Tifatul mengingatkan jika menunggu proses hukum, terlalu lama dan tidak akan selesai. “Sekarang ini kan (masa jabatan Wakil Ketua MPR) tidak sampai setahun lagi. Sudah habis masa jabatan pada 2024,” tegas mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini. Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PAN MPR RI John Erizal. Menurutnya, persoalan ini akan dibicarakan dengan pimpinan-pimpinan fraksi di MPR. “Kita akan bicarakan lebih dulu dengan teman-teman, sebenarnya aturan yang berlaku itu seperti apa, lalu kebijakan-kebijakan politik seperti apa yang akan kita ambil,” ungkap John. Kata John, sepanjang pergantian Fadel dengan Tamsil dilakukan sesuai dengan aturan, Fraksi PAN MPR akan mendukung. “Pola di internal kita seperti itu,” katanya. Masalah ini, kata dia akan dirapatkan di rapat gabungan. “Pandangan masing-masing fraksi nanti seperti apa, proses penggantian seperti apa yang dijalankan,” kata John.   Sementara Anggota Badan Pengkajian MPR Syaifullah Tamliha menyerahkan polemik tersebut kepada Pimpinan MPR. Kata dia, pimpinan MPR agar melakukan rapat gabungan yang diikuti oleh pimpinan MPR, pimpinan-pimpinan fraksi, pimpinan-pimpinan alat kelengkapan MPR. “Rapat gabungan ini merupakan forum tertinggi,” jelas anggota MPR dari Fraksi PPP ini. Mengenai kapan akan dilaksanakannya rapat gabungan, Tamliha mengatakan kemungkinan setelah masa reses selesai. “Insyaallah setelah masa reses akan dibahas,” ungkapnya. Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan, polemik penggantian Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD akan segera dituntaskan. Menurut politikus Partai Demokrat ini, MPR akan membicarakannya dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang ada di MPR. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id