Jakarta: Indonesia diizinkan melaksanakan ibadah umrah mulai Desember 2021. Namun, pelaksanaan Haji 2022 belum ada keputusan.
"Sampai saat ini kami belum menerima undangan dari pemerintah Saudi Arabia untuk membahas dan penandatanganan MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) penyelenggaran ibadah haji 1443 Hijriah," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 November 2021.
Menurut Yaqut, nota kesepahaman sangat diperlukan. Sebab, mengatur mengenai kuota, kebijakan manasik, hingga teknis protokol kesehatan (prokes).
Dia menyampaikan Kemenag telah melakukan persiapan meski belum ada kesepakatan. Yakni, persiapaan layanan haji di Arab Saudi terkait penginapan, katering, dan transportasi darat di Tanah Suci.
Khusus penginapan dan transportasi mengikuti kebijakan di Arab Saudi. Terutama, terkait penerapan protokol kesehatan.
"Seperti kapasitas maksimum jemaah di tiap kamar dan di bus," kata dia.
Baca: Ini Skenario Pelaksanaan Umrah
Setelah mendapat kepastian, kata Yaqut, Kemenag membuat pemetaan awal terkait ketentuan layanan haji selama di Arab Saudi. Pemetaan ini perlu dilakukan untuk menentukan kuantittas dan kualitas layanan.
"Serta estimasti besaran biaya layanan dengan para penyedia layanan akomodasi, katering, dan transportasi di Arab Saudi," ucap dia.
Selain itu, Kemenag sudah menyusun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) 1443 Hijriah. Termasuk, mendata jemaah yang telah melunasi iuran pelaksanaan haji.
"Proses pemetaan data jemaah haji dilakukan untuk identifikasi data jemaah haji yang sudah melunasi Bipih 1441 Hijriah yang lalu dalam rangka updating data jamaah 1443 Hijriah," ujar dia.
Jakarta: Indonesia diizinkan melaksanakan
ibadah umrah mulai Desember 2021. Namun, pelaksanaan
Haji 2022 belum ada keputusan.
"Sampai saat ini kami belum menerima undangan dari pemerintah
Saudi Arabia untuk membahas dan penandatanganan MoU (
memorandum of understanding/nota kesepahaman) penyelenggaran ibadah haji 1443 Hijriah," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 November 2021.
Menurut Yaqut, nota kesepahaman sangat diperlukan. Sebab, mengatur mengenai kuota, kebijakan manasik, hingga teknis protokol kesehatan (prokes).
Dia menyampaikan Kemenag telah melakukan persiapan meski belum ada kesepakatan. Yakni, persiapaan layanan haji di Arab Saudi terkait penginapan, katering, dan transportasi darat di Tanah Suci.
Khusus penginapan dan transportasi mengikuti kebijakan di Arab Saudi. Terutama, terkait penerapan protokol kesehatan.
"Seperti kapasitas maksimum jemaah di tiap kamar dan di bus," kata dia.
Baca:
Ini Skenario Pelaksanaan Umrah
Setelah mendapat kepastian, kata Yaqut, Kemenag membuat pemetaan awal terkait ketentuan layanan haji selama di Arab Saudi. Pemetaan ini perlu dilakukan untuk menentukan kuantittas dan kualitas layanan.
"Serta estimasti besaran biaya layanan dengan para penyedia layanan akomodasi, katering, dan transportasi di Arab Saudi," ucap dia.
Selain itu, Kemenag sudah menyusun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) 1443 Hijriah. Termasuk, mendata jemaah yang telah melunasi iuran pelaksanaan haji.
"Proses pemetaan data jemaah haji dilakukan untuk identifikasi data jemaah haji yang sudah melunasi Bipih 1441 Hijriah yang lalu dalam rangka updating data jamaah 1443 Hijriah," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
