Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislatif DPRD Fraksi NasDem Willy Aditya menyayangkan langkah Ketua DPR Puan Maharani yang tak kunjung memprioritaskan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
"Bukan (anggota) DPR-nya yang tidak mau, tapi pimpinannya yang tidak mau. Kami di DPR itu berikhtiar betul, jadi dukungan itu yang dibutuhkan," kata Willy, dalam tayangan Metro TV, Jumat, 20 Agustus 2021.
Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PKS, Willy mengaku sudah bersurat hingga tiga kali ke pimpinan DPR. Namun, hingga saat ini belum mencapai paripurna.
Sebelumnya, pada pidato saat masa sidang pertama DPR RI, Senin, 16 Agustus 2021 lalu, Puan menyebut hanya ada tujuh RUU yang masuk pada pembahasan tingkat I dengan pemerintah. Sementara, RUU PKS tidak masuk di dalamnya.
"Ini kan teledor betul. Karena secara taktik DPR, pimpinan tidak boleh menunda apa yang sudah diputuskan di level alat kelengkapan dewan (AKD)," ujarnya.
Willy berharap RUU PKS bisa segera disahkan pada 22 Desember 2021 bertepatan dengan Hari Ibu Nasional. Hal ini akan menjadi kado atas perjuangan terhadap hak perempuan yang telah dirancang selama delapan tahun ke belakang. (Mentari Puspadini)
Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislatif DPRD Fraksi NasDem Willy Aditya menyayangkan langkah Ketua DPR Puan Maharani yang tak kunjung memprioritaskan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
"Bukan (anggota) DPR-nya yang tidak mau, tapi pimpinannya yang tidak mau. Kami di DPR itu berikhtiar betul, jadi dukungan itu yang dibutuhkan," kata Willy, dalam tayangan
Metro TV, Jumat, 20 Agustus 2021.
Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PKS, Willy mengaku sudah bersurat hingga tiga kali ke pimpinan DPR. Namun, hingga saat ini belum mencapai paripurna.
Sebelumnya, pada pidato saat masa sidang pertama DPR RI, Senin, 16 Agustus 2021 lalu, Puan menyebut hanya ada tujuh RUU yang masuk pada pembahasan tingkat I dengan pemerintah. Sementara, RUU PKS tidak masuk di dalamnya.
"Ini kan teledor betul. Karena secara taktik DPR, pimpinan tidak boleh menunda apa yang sudah diputuskan di level alat kelengkapan dewan (AKD)," ujarnya.
Willy berharap RUU PKS bisa segera disahkan pada 22 Desember 2021 bertepatan dengan Hari Ibu Nasional. Hal ini akan menjadi kado atas perjuangan terhadap hak perempuan yang telah dirancang selama delapan tahun ke belakang.
(Mentari Puspadini)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
