Fraksi Gerindra Punya Istilah Khusus Jelaskan Perpres Alpalhankam

Jakarta: Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) disusun bukan untuk memadatkan anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista). Perpres tersebut hadir untuk mengorganisasi modernisasi alutsista. "Bukan dipadatkan (pembelian alutsista), diorganisasi. Jangan bahasanya salah-salah," kata Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan TNI ingin memperkuat pertahanan Indonesia lewat modernisasi yang komprehensif. Sehingga, armada pertahanan Indonesia semakin baik ke depan. Dia menyayangkan rancangan Perpres Alpalhankam tersebut banyak ditanggapi negatif hingga memicu polemik. Padahal, wacana tersebut dinilai untuk menjaga kedaulatan Indonesia. "Kenapa kemudian harus heboh hal-hal yang tidak penting. Tujuannya adalah kita memperkuat pertahanan negara ini, itu aja," tegas Sugiono. Baca: Angka Anggaran Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Belum Final Rancangan Perpres Alpalhankam memproyeksikan pengadaan alutsista hingga 25 tahun ke depan. Pembelian alutsista bakal dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. "Jadi, kita belanja (alutsista) pada renstra pertama untuk kebutuhan 25 tahun," kata juru bicara (jubir) Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simajuntak, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Dia menjelaskan Prabowo membuat rencana tersebut agar pengadaan peralatan pertahanan dilakukan dalam satu gelombang. Setelah itu, Indonesia fokus pada perawatan alutsista. "Harapannya sudah selesai di renstra pertama. Periode berikutnya (renstra ke-2 hingga ke-5) tidak memikirkan belanja lagi, tapi perawatan," kata dia.