Jokowi dan Parpol Koalisi Tak Bahas Amendemen UUD 1945

Jakarta: Presiden Joko Widodo dan petinggi partai politik koalisi pemerintah membahas sejumlah topik penting. Namun, tidak ada pembicaraan mengenai amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Tadi kan belum dibicarakan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate dalam konferensi pers virtual, Rabu, 25 Agustus 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu mengatakan dalam pertemuan tersebut memang membahas soal ketatanegaraan. Namun, hanya soal pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Jokowi, kata dia, ingin kewenangan dan problematika di dalam pengambilan keputusan di pemerintahan berlangsung cepat serta efisien. Pemerintah mengambil pengalaman dari pandemi covid-19. "Di saat-saat darurat itu evaluasinya perlu kita lakukan agar jangan sampai menghambat proses penyelesaian masalah-masalah di situasi-situasi darurat," ungkap dia. Johnny menyampaikan sikap NasDem yang menilai amendemen belum tepat dilakukan sekarang. Selain karena pandemi, revisi dasar konstitusi Indonesia itu membutuhkan proses panjang. Salah satunya harus berdasarkan aspirasi masyarakat. "Mekanismenya bagaimana? Ada banyak cara, apakah melalui survei-survei, atau melalui focus group discussion, atau melalui kunjungan-kunjungan ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama," sebut dia. Baca: Isi Pembahasan Jokowi Bersama 7 Pimpinan Partai Koalisi Namun, dia menyampaikan pemerintah tak memiliki kewenangan menentukan proses amendemen. Sebab, hal itu merupakan hak prerogratif MPR. "Jalannya masih panjang atau masih pendek itu domain MPR dengan melalui lengan-lengan politik partai politik yang ada di fraksi fraksi di MPR," ujar dia.