Masyarakat Diimbau tak Pilih Kepala Daerah Bermasalah
Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Jakarta: Masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran politik dalam memilih calon kepala daerah pada Pilkada 2018. Dengan begitu, calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak terpilih.
 
"Masyarakat mestinya lebih cerdas memilih calon yang tidak mempunyai masalah hukum," kata Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Topo Santoso, kepada Medcom.id, Kamis, 15 Februari 2018.
 
Saat ini, ada tiga calon kepala daerah petahana yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK pada 3 Februari 2018. Nyono terbelit kasus dugaan suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.
 
Kemudian, Bupati Ngada Marianus Sae ditangkap pada 11 Februari 2018. Marianus diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu untuk memuluskan sejumlah proyek di Ngada.

Baca: Banyak Kepala Daerah Terkena OTT, KPK Ultimatum Kemendagri
 
Terakhir, Bupati Subang Imas Aryumningsih yang ditangkap pada 13 Februari 2018. Imas ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika, dan pihak swasta Data, setelah diduga menerima suap dari pengusaha bernama Miftahhudin.
 
Toto pun mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih calon pemimpin. Ia tak ingin calon terpilih nanti justru yang tersangkut kasus korupsi.
 
Apalagi, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tidak bisa diganti dan dibatalkan sepihak pencalonannya oleh partai politik. Karena itu, masyarakat sebagai penentu dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk daerahnya.
 
"Masyarakat harus punya kesadaran politik untuk memperhatikan betul calon-calonnya. Tidak memilih calon yang bermasalah hukum, apalagi korupsi," kata dia.





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id