Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ambil pusing terkait kisruh di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). KPU akan tunduk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM soal keabsahan pimpinan Hanura.
"Ya kita konsisten pada SK kementerian humum dan HAM. Kita tidak akan keluar dari itu. Dan itu sudah terjadi sejak kepemiluan yang lalu. Kecuali ada putusan hukum yang baru dan disahkan Kemenkumham," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.
Hal ini terkait dengan verifikasi faktual Hanura, dengan demikian KPU tak akan mempersoalkan perpecahan di partai tersebut. Pram juga menyatakan, kondisi tersebut sama sekali tidak mempengaruhi KPU.
"Kita kan enggak mau ikut konflik partai itu. Yang kita periksa kan dokumen yang diserahkan ke KPU pada saat pendaftaran kemarin," ujar dia.
Lebih lanjut Pram menegaskan, SK Kemenkumham terkait Hanura tetap sama. Yang berbeda hanya putusan Pleno Partai Hanura saja. "SK Kemenkumham kan belum pecah. Pecah kan dimasing-masing pleno saja. Di SK kan belum pecah," tandas Pram.
Rapat pengurus harian Hanura menyatakan telah memecat ketua umum mereka Oesman Sapta Odang (Oso). Ada sejumlah alasan atas pemecatan ini. Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan pemecatan terhadap Oso sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Namun di tempat lain, DPP Hanura juga menggelar Rapat Badan Pengurus Harian di Hotel Manhattan, Kuningan. Rapat itu dipimpin langsung oleh Oesman Sapta Odang. Dalam rapat itu, diputuskan Oso masih tetap ketua umum partai Hanura yang sah.
"Rapat resmi partai Badan Pengurus Harian DPP dilaksanakan di tempat ini (Hotel Manhattan). Rapat ini atas pengetahuan Ketua Umum," ujar Benny.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ambil pusing terkait kisruh di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). KPU akan tunduk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM soal keabsahan pimpinan Hanura.
"Ya kita konsisten pada SK kementerian humum dan HAM. Kita tidak akan keluar dari itu. Dan itu sudah terjadi sejak kepemiluan yang lalu. Kecuali ada putusan hukum yang baru dan disahkan Kemenkumham," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.
Hal ini terkait dengan verifikasi faktual Hanura, dengan demikian KPU tak akan mempersoalkan perpecahan di partai tersebut. Pram juga menyatakan, kondisi tersebut sama sekali tidak mempengaruhi KPU.
"Kita kan enggak mau ikut konflik partai itu. Yang kita periksa kan dokumen yang diserahkan ke KPU pada saat pendaftaran kemarin," ujar dia.
Lebih lanjut Pram menegaskan, SK Kemenkumham terkait Hanura tetap sama. Yang berbeda hanya putusan Pleno Partai Hanura saja. "SK Kemenkumham kan belum pecah. Pecah kan dimasing-masing pleno saja. Di SK kan belum pecah," tandas Pram.
Rapat pengurus harian Hanura menyatakan telah memecat ketua umum mereka Oesman Sapta Odang (Oso). Ada sejumlah alasan atas pemecatan ini. Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan pemecatan terhadap Oso sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Namun di tempat lain, DPP Hanura juga menggelar Rapat Badan Pengurus Harian di Hotel Manhattan, Kuningan. Rapat itu dipimpin langsung oleh Oesman Sapta Odang. Dalam rapat itu, diputuskan Oso masih tetap ketua umum partai Hanura yang sah.
"Rapat resmi partai Badan Pengurus Harian DPP dilaksanakan di tempat ini (Hotel Manhattan). Rapat ini atas pengetahuan Ketua Umum," ujar Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
