Jakarta: Anggota MPR fraksi NasDem Ahmad Sahroni menyebut usulan presiden kembali dipilih MPR merupakan bentuk kebebasan berpendapat. Usulan tersebut harus disikapi dengan kepala dingin.
"Jangan saling menghujat. Jangan sampai kita bicara demokrasi-demokrasi tapi esensi utama demokrasi yaitu kebebasan berpendapat malah dihalangi," kata Sahroni dalam kegiatan sosialisasi empat pilar MPR di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, 30 November 2019.
Sahroni menilai usulan presiden dipilih MPR merupakan diskursus yang wajar dalam iklim demokrasi. Para pengusung ide ini dinilai sudah mempertimbangkan alasan-alasannya. Misalnya, terkait efisiensi anggaran.
"Yang terpenting adalah alasan bahwa pilpres langsung terbukti telah menciptakan ketegangan-ketegangan yang merusak persatuan dan stabilitas negara," ujarnya.
Namun, Sahroni menyebut usulan itu memang perlu dikaji bersama. Terutama, apakah alasan-alaasan yang diungkapkan masuk akal untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. "Kita harus lanjutkan diskusinya dengan kepala dingin," ungkapnya.
Dalam sosialisasinya, Sahroni juga menjelaskan tentang empat pilar kebangsaan. Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, adalah perajut kesatuan berbangsa dan bernegara.
Keempat pilar tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat penting dipahami masyarakat. Terutama, di tengah maraknya radikalisme dan intoleransi. Prinsip empat pilar, kata dia, bukan sekadar untuk dipahami, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
"Dengan begitu, persatuan dan kesatuan yang menjadi prinsip awal berdirinya negara ini bisa terus terjaga," pungkasnya.
Jakarta: Anggota MPR fraksi NasDem Ahmad Sahroni menyebut usulan presiden kembali dipilih MPR merupakan bentuk kebebasan berpendapat. Usulan tersebut harus disikapi dengan kepala dingin.
"Jangan saling menghujat. Jangan sampai kita bicara demokrasi-demokrasi tapi esensi utama demokrasi yaitu kebebasan berpendapat malah dihalangi," kata Sahroni dalam kegiatan sosialisasi empat pilar MPR di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, 30 November 2019.
Sahroni menilai usulan presiden dipilih MPR merupakan diskursus yang wajar dalam iklim demokrasi. Para pengusung ide ini dinilai sudah mempertimbangkan alasan-alasannya. Misalnya, terkait efisiensi anggaran.
"Yang terpenting adalah alasan bahwa pilpres langsung terbukti telah menciptakan ketegangan-ketegangan yang merusak persatuan dan stabilitas negara," ujarnya.
Namun, Sahroni menyebut usulan itu memang perlu dikaji bersama. Terutama, apakah alasan-alaasan yang diungkapkan masuk akal untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. "Kita harus lanjutkan diskusinya dengan kepala dingin," ungkapnya.
Dalam sosialisasinya, Sahroni juga menjelaskan tentang empat pilar kebangsaan. Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, adalah perajut kesatuan berbangsa dan bernegara.
Keempat pilar tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat penting dipahami masyarakat. Terutama, di tengah maraknya radikalisme dan intoleransi. Prinsip empat pilar, kata dia, bukan sekadar untuk dipahami, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
"Dengan begitu, persatuan dan kesatuan yang menjadi prinsip awal berdirinya negara ini bisa terus terjaga," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
