medcom.id, Jakarta: Pemulangan 20 ribu orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ternyata berbuntut utang. Kementerian Sosial menanggung utang yang mencapai Rp20 miliar itu.
"Jadi, cerita utang Kemensos ini jumlahnya cukup besar, kita dapat tagihan dari Pelni dan Damri total Rp2 miliar," kata Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa di Rumah Penampungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta, Jumat (26/12/2014).
Pemerintah menggunakan jasa PT Pelni dan Damri untuk percepatan kepulangan TKI. Implikasinya, Kemensos sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kepulangan TKI, menerima tagihan jasa yang nominalnya ternyata mencengangkan dari dua perusahaan BUMN itu.
Sebetulnya, kata Khofifah, anggaran yang dimiliki Kemensos hanya untuk memulangkan 5000 TKI bermasalah. Namun hingga Desember tahun ini jumlah TKI yang dideportasi mencapai 20 ribu orang. Pemerintah harus memfasilitasi kepulangan TKI bermasalah itu.
"Saya sudah lapor ke presiden, karena yang di kita cuma kuota 5000 tapi ternyata 20 ribu yang kita pulangkan," jelas dia.
Memulangkan TKI bermasalah disebut Khofifah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Solusi untuk menambal biaya utang itu pun sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
"Solusi keuangan sudah dikoordinasikan dengan kementerian keuangan," tandas Mensos.
Para TKI ini, kata Khofifah, untuk sementara akan ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPCT) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selanjutnya, dengan menggunakan kapal laut akan dipulangkan ke daerah asal.
medcom.id, Jakarta: Pemulangan 20 ribu orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ternyata berbuntut utang. Kementerian Sosial menanggung utang yang mencapai Rp20 miliar itu.
"Jadi, cerita utang Kemensos ini jumlahnya cukup besar, kita dapat tagihan dari Pelni dan Damri total Rp2 miliar," kata Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa di Rumah Penampungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta, Jumat (26/12/2014).
Pemerintah menggunakan jasa PT Pelni dan Damri untuk percepatan kepulangan TKI. Implikasinya, Kemensos sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kepulangan TKI, menerima tagihan jasa yang nominalnya ternyata mencengangkan dari dua perusahaan BUMN itu.
Sebetulnya, kata Khofifah, anggaran yang dimiliki Kemensos hanya untuk memulangkan 5000 TKI bermasalah. Namun hingga Desember tahun ini jumlah TKI yang dideportasi mencapai 20 ribu orang. Pemerintah harus memfasilitasi kepulangan TKI bermasalah itu.
"Saya sudah lapor ke presiden, karena yang di kita cuma kuota 5000 tapi ternyata 20 ribu yang kita pulangkan," jelas dia.
Memulangkan TKI bermasalah disebut Khofifah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Solusi untuk menambal biaya utang itu pun sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
"Solusi keuangan sudah dikoordinasikan dengan kementerian keuangan," tandas Mensos.
Para TKI ini, kata Khofifah, untuk sementara akan ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPCT) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selanjutnya, dengan menggunakan kapal laut akan dipulangkan ke daerah asal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
