Jakarta: Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menilai pengalaman panjang Sufmi Dasco Ahmad di parlemen dapat menjadi modal penting apabila dipercaya mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.
Yuddy menilai kemampuan Dasco dalam membangun komunikasi politik dan mengawal kebijakan lintas kementerian menjadi salah satu keunggulannya. Menurut dia, tantangan utama pemerintahan bukan sekadar menyusun program, melainkan memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan dukungan anggaran, regulasi, dan kekuatan politik.
"Tantangan terbesar eksekutif bukan menyusun program, tetapi memastikan program didukung anggaran, regulasi, dan politik. Itu keahlian Pak Dasco," kata Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11).
Ia mencontohkan keterlibatan Dasco dalam mendorong penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek daring atau ojol. Menurut Yuddy, proses tersebut menunjukkan kemampuan Dasco mengoordinasikan berbagai kementerian hingga kebijakan dapat diwujudkan.
Kemampuan serupa, lanjutnya, dibutuhkan untuk mengawal program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat agar berjalan sesuai target.
Yuddy juga menilai latar belakang Dasco yang berasal dari partai politik yang sama dengan Presiden bukan menjadi persoalan konstitusional. Ia merujuk Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
"Pasal 8 UUD 1945 hanya mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih, tanpa syarat beda partai," ujarnya.
Menurut Yuddy, sisa masa jabatan pemerintahan yang sekitar tiga tahun membutuhkan pasangan kepemimpinan yang solid dan dapat segera bekerja. Sementara itu, keterwakilan partai-partai dalam koalisi pemerintahan tetap dapat dijaga melalui komposisi kabinet.
"Sisa masa jabatan ini butuh pasangan yang solid dan langsung bekerja. Keterwakilan koalisi tetap bisa dijaga lewat kabinet," katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Yuddy sebelumnya pada Kamis (13/11/2026), sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Saat itu, ia menekankan pentingnya kepercayaan Presiden terhadap Wakil Presiden dalam mendukung efektivitas pemerintahan.
Menurut Yuddy, hubungan kerja yang didasarkan pada kepercayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya," ujarnya ketika itu.
Yuddy juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung secara tenang dan tidak berlarut-larut. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan, menurut dia, berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.
Sementara itu, MPR telah menggeser jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden. MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa 22 persyaratan calon, termasuk riwayat pendidikan.
Yuddy mendorong MPR menjalankan proses verifikasi secara transparan agar Wakil Presiden yang terpilih nantinya memiliki legitimasi kuat dan dapat menjalankan tugas pemerintahan secara efektif.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan