medcom.id, Jakarta: Tindakan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suwardi, melantik Oesman Sapta Odang sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai sebagai pelanggaran etik serius. Langkah tersebut telah mencoreng muruah MA sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.
Sebelum pelantikan, MA telah mengeluarkan putusan uji materi yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib.
"Pengabaian putusan institusi tentu pelanggaran etik yang serius, apalagi diiringi pertemuan (Suwardi) dengan pihak yang berkepentingan di DPD. Itu jelas membuat putusan MA kehilangan muruah," ujar dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Wakil Ketua MA Suwardi dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Laporan itu terkait dengan kehadiran Suwardi dalam pelantikan Oesman dkk pada Selasa 4 April.
Kehadiran Suwardi dipertanyakan karena MA sebelumnya telah membatalkan peraturan DPD yang memotong masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Artinya, pelantikan pimpinan DPD seharusnya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
Feri mengatakan, Ketua MA Hatta Ali harus segera mengambil sikap terkait dengan perilaku Suwardi. Hatta bisa membentuk tim internal untuk mengevaluasi peristiwa tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas terhadapnya jika terbukti bersalah.
"Ketua MA harusnya berani menegakkan putusan dengan meminta seluruh pihak menghormati dan menjalankan putusan MA. Bukan sekadar evaluasi, melainkan tindakan tegas untuk melindungi putusan dari sikap para hakim yang melemahkan institusi MA. Perlu ada sanksi, misalnya, dengan nonjob atau jika terbukti bersalah bisa diberhentikan," kata Feri.
Masih dianalisis
Saat dihubungi secara terpisah, juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan laporan PBHI terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh Suwardi masih dalam tahap analisis. Setelah dianalisis, akan ditindaklanjuti tim penanganan lanjutan sebelum pemeriksaan pendahuluan.
Kemudian, KY akan menggelar sidang panel guna menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran etik dan memeriksa hakim terlapor.
"Setelah itu sidang pleno. Dan jika terbukti, baru KY mengajukan usulan sanksi ke Ketua MA. Sesuai SOP (prosedur standar) di KY setidaknya laporan sudah tuntas dalam 60 hari kerja," jelas Farid.
Hingga saat ini Ketua MA belum pernah bersuara dalam menyikapi kehadiran Suwardi pada pelantikan pimpinan DPD. Hatta pun tidak merespons permintaan wawancara dari Media Indonesia terkait dengan itu. (Nov/P-3)
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
