medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju dengan usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 11 orang. Jumlah itu dinilai terlalu banyak.
"Nanti tidak jelas, ini kayak forum saja jadinya kan," kata Kalla di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2017.
Belum lagi, penambahan jumlah pimpinan akan membebani pengeluaran anggaran. Fasilitas terhadap pimpinan harus disiapkan seperti rumah, mobil, dan fasilitas lain.
"Harus ada staf, dan biaya perjalanan yang besar," tambah Kalla.
Baca: PKS Dukung Penambahan Kursi Pimpinan DPR & MPR
Penambahan jumlah pimpinan berarti mengurangi kegiatan pimpinan saat ini. Oleh karena itu, Kalla meminta penambahan jumlah pimpinan jangan terlalu banyak.
Meski begitu, Kalla menyerahkan hal ini kepada DPR. Sebab, DPR merupakan dewan legislatif yang menyusun dan membuat undang-undang.
"Tapi kita harapkan bahwa ini sistem yang sederhana, sistem yang baik," tegas Kalla.
Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (RUU MD3) terus bergulir. Seluruh fraksi di DPR sepakat menambah jumlah pimpinan MPR menjadi 11 kursi. Secara tak langsung, semua partai politik akan mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.
Saat ini, kursi pimpinan MPR hanya diduduki oleh lima orang yakni Zulkifli Hasan dari PAN, EE Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari PKS, Mahyudin dari Partai Golkar dan Oesman Sapta Odang dari DPD RI.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybJyan6N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju dengan usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 11 orang. Jumlah itu dinilai terlalu banyak.
"Nanti tidak jelas, ini kayak forum saja jadinya kan," kata Kalla di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2017.
Belum lagi, penambahan jumlah pimpinan akan membebani pengeluaran anggaran. Fasilitas terhadap pimpinan harus disiapkan seperti rumah, mobil, dan fasilitas lain.
"Harus ada staf, dan biaya perjalanan yang besar," tambah Kalla.
Baca: PKS Dukung Penambahan Kursi Pimpinan DPR & MPR
Penambahan jumlah pimpinan berarti mengurangi kegiatan pimpinan saat ini. Oleh karena itu, Kalla meminta penambahan jumlah pimpinan jangan terlalu banyak.
Meski begitu, Kalla menyerahkan hal ini kepada DPR. Sebab, DPR merupakan dewan legislatif yang menyusun dan membuat undang-undang.
"Tapi kita harapkan bahwa ini sistem yang sederhana, sistem yang baik," tegas Kalla.
Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (RUU MD3) terus bergulir. Seluruh fraksi di DPR sepakat menambah jumlah pimpinan MPR menjadi 11 kursi. Secara tak langsung, semua partai politik akan mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.
Saat ini, kursi pimpinan MPR hanya diduduki oleh lima orang yakni Zulkifli Hasan dari PAN, EE Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari PKS, Mahyudin dari Partai Golkar dan Oesman Sapta Odang dari DPD RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
