Jakarta: Pemerintah sudah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Materi yang diserahkan disebut bakal membuat pembahasan berjalan alot di DPR.
"Ya kalau kita lihat memang DIM yang dikirim itu berpotensi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan DPR menerima banyak aspirasi dari berbagai pihak terkait pembahasan 3 RUU DOB Papua. Hal itu menjadi pertimbangan lembaga legislatif dalam menyusun payung hukum pembentukan provinsi baru di Bumi Cenderawasih.
"Karena DPR kan juga menerima aspirasi dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," ungkap dia.
Baca: Harmonisasi Standar Prokes Global Disebut Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Dia menjanjikan DPR komprehensif dalam membuat aturan. Legislatif ingin payung hukum yang dibuat berpihak terhadap kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat di Papua.
"Apa pun itu kita akan bahas dan kita akan buat sebuah undang-undang yang tentunya bisa bermanfaat buat semua," ujar dia.
Komisi II DPR memulai pembahasan tiga RUU DOB Papua. Bakal beleid tersebut diproyeksikan selesai dibahas pada masa sidang ini.
Jakarta: Pemerintah sudah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Materi yang diserahkan disebut bakal membuat pembahasan berjalan alot di
DPR.
"Ya kalau kita lihat memang DIM yang dikirim itu berpotensi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan DPR menerima banyak aspirasi dari berbagai pihak terkait pembahasan 3 RUU
DOB Papua. Hal itu menjadi pertimbangan lembaga legislatif dalam menyusun payung hukum pembentukan provinsi baru di Bumi Cenderawasih.
"Karena DPR kan juga menerima aspirasi dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," ungkap dia.
Baca:
Harmonisasi Standar Prokes Global Disebut Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Dia menjanjikan
DPR komprehensif dalam membuat aturan. Legislatif ingin payung hukum yang dibuat berpihak terhadap kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat di Papua.
"Apa pun itu kita akan bahas dan kita akan buat sebuah undang-undang yang tentunya bisa bermanfaat buat semua," ujar dia.
Komisi II DPR memulai pembahasan tiga RUU DOB Papua. Bakal beleid tersebut diproyeksikan selesai dibahas pada masa sidang ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
