medcom.id, Jakarta: Politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin meminta doa kepada seluruh peserta paripurna agar Munas Partai Golkar di Bali berjalan dengan lancar. Permintaan doa tersebut terjadi disela-sela sidang Paripurna yang membahas soal revisi UU MD3.
"Kami mohon doa agar lancar pelaksanaan Munas," kata Aziz dalam paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Aziz juga menegaskan pelaksanaan Munas sama sekali tak bermasalah. Berdasarkan pentunjuk pelaksanaan (juklak) Kapolri, pihak Golkar hanya perlu memberitahu kepada pihak berwajib soal pelaksanaan Munas. "Pemberitahuan itu telah kami laksanakan, dan itu bersifat pemberitahuan (bukan izin)," tambah Aziz.
Tak hanya itu, Aziz juga meminta Menkopolhukam menarik omongannya soal Munas Golkar, meski Aziz sendiri tidak mendengar langsung. Sebab, kata Aziz, fungsi kementerian adalah mengkoordinasikan perencanaan kebijakan di bidang polkam yang melanggar UU. Sementara Munas, dinilai sama sekali tak melanggar UU.
Sebelumnya diketahui, Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan melakukan Munas di Bali pada 30 November hingga 4 Desember 2014 mendatang. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyarankan Munas ke IX Partai Golkar sebaiknya dihelat pada pertengahan Januari 2015. Hal ini dilakukan demi menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar, pada Munas ke IX Partai Golkar di Bali pekan depan. Untuk itu, Tedjo melarang jajaran Polri mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas tersebut.
Alasan Tedjo melarang Munas ke IX Partai Golkar dengan pertimbangan, akan merugikan sektor pariwisata di Indonesia. Sebab lokasi penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar merupakan destinasi wisata nasional dan internasional.
medcom.id, Jakarta: Politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin meminta doa kepada seluruh peserta paripurna agar Munas Partai Golkar di Bali berjalan dengan lancar. Permintaan doa tersebut terjadi disela-sela sidang Paripurna yang membahas soal revisi UU MD3.
"Kami mohon doa agar lancar pelaksanaan Munas," kata Aziz dalam paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Aziz juga menegaskan pelaksanaan Munas sama sekali tak bermasalah. Berdasarkan pentunjuk pelaksanaan (juklak) Kapolri, pihak Golkar hanya perlu memberitahu kepada pihak berwajib soal pelaksanaan Munas. "Pemberitahuan itu telah kami laksanakan, dan itu bersifat pemberitahuan (bukan izin)," tambah Aziz.
Tak hanya itu, Aziz juga meminta Menkopolhukam menarik omongannya soal Munas Golkar, meski Aziz sendiri tidak mendengar langsung. Sebab, kata Aziz, fungsi kementerian adalah mengkoordinasikan perencanaan kebijakan di bidang polkam yang melanggar UU. Sementara Munas, dinilai sama sekali tak melanggar UU.
Sebelumnya diketahui, Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan melakukan Munas di Bali pada 30 November hingga 4 Desember 2014 mendatang. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyarankan Munas ke IX Partai Golkar sebaiknya dihelat pada pertengahan Januari 2015. Hal ini dilakukan demi menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar, pada Munas ke IX Partai Golkar di Bali pekan depan. Untuk itu, Tedjo melarang jajaran Polri mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas tersebut.
Alasan Tedjo melarang Munas ke IX Partai Golkar dengan pertimbangan, akan merugikan sektor pariwisata di Indonesia. Sebab lokasi penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar merupakan destinasi wisata nasional dan internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
