Pemda Diminta Optimalkan Peran Tim Pemberantasan Narkoba

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika (P4GN dan PN). Hal ini tindak lanjut ditetapkan situasi darurat narkoba.  "Maka timdu (tim terpadu) P4GN dan PN agar menjadi penjuru bagi pemerintah daerah dalam menyinergikan program P4GN dan PN, baik antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintah Pusat (Polpum) La Ode Ahmad dalam keterangan tertulis di laman kemendagri.go.id, Sabtu, 20 Maret 2020.  Pemda harus menyusun rencana aksi dan peraturan dalam mendukung kerja tim terpadu P4GN dan PN. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika penyalahgunaan narkotika di wilayahnya masing-masing. Selain itu, tim terpadu P4GN dan PN harus memberikan perhatian khusus pada 654 kawasan rentan dan rawan narkoba yang telah ditetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satunya di Provinsi Aceh yang meliputi tiga kabupaten, yakni Aceh Besar, Gayo Lues, dan Bireuen.  "Berdasarkan titik lokasi rawan dan rentan narkoba yang telah dipetakan oleh BNN, maka perlu dilakukan pemetaan zona rawan narkotika bagi pemerintah daerah untuk memudahkan penanganan," jelasnya. Baca: BNN Diminta Berani Tembak Mati Pengedar Narkoba La Ode mengusulkan perlu dibentuk tim terpadu P4GN dan PN di tingkat nasional. Usulan ini guna mendukung optimalisasi seluruh program dan kegiatan tim terpadu P4GN dan PN.  "Melalui tim terpadu P4GN dan PN Diharapkan kita lebih optimal bersama membangun bangsa melawan narkoba," jelasnya.