medcom.id, Jakarta: Komisi III hari ini menggelar rapat dengan KPK, MPR, MA dan DPD. Tiga dari empat lembaga negara tersebut meminta tambahan anggaran dalam pagu Tahun Anggaran 2017.
"Kami baru saja mendengarkan penjelasan, dan permintaan dari mitra kerja di antaranya DPD, MPR, Mahkamah Agung dan KPK," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).
Dalam kesimpulan rapat, MPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp741.975 miliar. Sementara Pagu anggaran 2017 untuk MPR tercatat Rp944.024 miliar.
Bambang mengatakan, MPR meminta tambahan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MPR, serta program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengakapnnya.
Selain MPR, Mahkamah Agung juga ikut meminta tambahan dalam pagu anggaran 2017 sebesar Rp1.990.600 triliun. Sedangkan pagu anggaran 2017 untuk Mahkamah Agung mencapai Rp8.544.187 triliun.
Menurut Bambang, alasan Mahkamah Agung adalah anggaran dibutuhkan dalam rangka peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Mahkamah Agung.
Selain itu, program peningkatan sarana, prasarana, pendidikan, pelatihan, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Mahkamah Agung.
"Serta Program pendidikan dan pelatihan aparatur MA," ujar politikus Golkar ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta tambahan dalam pagu anggaran 2017 sebesar Rp398.516 miliar. Penambahan anggaran dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp766.781 miliar menjadi total Rp 1.165.297 triliun untuk mendukung program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KPK.
Sementara untuk DPD sampai saat ini tidak meminta tambahan anggaran di pagu 2017, tercatat DPD mendapatkan anggaran sebesar Rp1.002.552 triliun.
"Untuk selanjutnya Komisi III DPR akan memperjuangkan dalam rapat dengan Badan Anggaran untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang," pungkas Bambang.
medcom.id, Jakarta: Komisi III hari ini menggelar rapat dengan KPK, MPR, MA dan DPD. Tiga dari empat lembaga negara tersebut meminta tambahan anggaran dalam pagu Tahun Anggaran 2017.
"Kami baru saja mendengarkan penjelasan, dan permintaan dari mitra kerja di antaranya DPD, MPR, Mahkamah Agung dan KPK," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).
Dalam kesimpulan rapat, MPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp741.975 miliar. Sementara Pagu anggaran 2017 untuk MPR tercatat Rp944.024 miliar.
Bambang mengatakan, MPR meminta tambahan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MPR, serta program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengakapnnya.
Selain MPR, Mahkamah Agung juga ikut meminta tambahan dalam pagu anggaran 2017 sebesar Rp1.990.600 triliun. Sedangkan pagu anggaran 2017 untuk Mahkamah Agung mencapai Rp8.544.187 triliun.
Menurut Bambang, alasan Mahkamah Agung adalah anggaran dibutuhkan dalam rangka peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Mahkamah Agung.
Selain itu, program peningkatan sarana, prasarana, pendidikan, pelatihan, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Mahkamah Agung.
"Serta Program pendidikan dan pelatihan aparatur MA," ujar politikus Golkar ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta tambahan dalam pagu anggaran 2017 sebesar Rp398.516 miliar. Penambahan anggaran dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp766.781 miliar menjadi total Rp 1.165.297 triliun untuk mendukung program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KPK.
Sementara untuk DPD sampai saat ini tidak meminta tambahan anggaran di pagu 2017, tercatat DPD mendapatkan anggaran sebesar Rp1.002.552 triliun.
"Untuk selanjutnya Komisi III DPR akan memperjuangkan dalam rapat dengan Badan Anggaran untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
