medcom.id, Jakarta: Kongres IV PDI Perjuangan dinilai fenomenal. Hal tersebut lantaran kongres mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum parpol yang bisa menjaga kebesaran partai selama belasan tahun. Selain itu kongres memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi sekaligus memastikan pelaksanaan NawaCita oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
"Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019," kata akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Leo Agustino, Senin (13/4/2015).
Kongres PDI-P dinilai telah menunjukkan dinamikannya sendiri. Selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDI-P melalui pengukuhan Megawati, di sisi lain kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.
Dia mengatakan, 47,5 persen dari pengurus PDI-P di tingkat daerah dan cabang menghendaki modernisasi partai. Dengan arti lain perlu pengelolaan partai yang lebih efektif dan profesional.
Juga mulai terlihat penataan ulang yang baik atas hubungan PDI-P dengan Pemerintah. Pasca pemilihan presiden, hubungan Megawati dengan Jokowi mengalami dekat-renggang.
Kerenggangan antara keduanya nampak jelas ketika Mega dan Jokowi tidak berbincang sedikitpun di acara Musyawarah Nasional Kedua Partai Hanura di Solo, 5 Februari 2015. Alasannya sederhana, yakni Jokowi kurang mengakomodasi nama-nama yang diusulkan Megawati dalam Kabinet Kerja.
Luar biasanya, hal demikian sama sekali nampak hilang saat Megawati dan Jokowi berinteraksi di Kongres IV PDI-P di Bali. Buktinya, dalam pernyataannya menanggapi pidato Megawati di pembukaan kongres, secara tegas Presiden Jokowi mengatakan tidak ada masalah antara Istana dan partai pengusung.
Hal itu menjadi krusial karena situasi harmonis memang diharapkan dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Tentu keharmonisan diawali dengan kedekatan hubungan antara pemerintah dan partai pengusung.
"Adalah suatu kerisauan bersama jika partai pengusung presiden justru menjadi batu penghalang bagi kerja-kerja presiden ke depan. Oleh karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai dan Istana menjadi sangat penting, terutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal," jelasnya.
Berikutnya, terkait kerisauan partai-partai pengusung akan adanya 'penumpang gelap' dalam pemerintah Jokowi-JK. Kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati sebenarnya terkait masalah harmoni di atas. Megawati begitu mendamba hubungan yang intens antara partai dengan Pemerintah. Tapi karena ada penumpang-penumpang gelap dalam pemerintah Jokowi, maka kedekatan Jokowi-Mega menjadi renggang.
Dalam konteks yang lebih luas, Leo menilai sebutan Megawati pada penumpang gelap dapatlah dipahami. Megawati menilai, Pemerintah Jokowi telah keluar dari NawaCita yang dijanjikannya kepada rakyat saat kampanye dulu.
Sebagai bukti, kata Leo, sebuah majalah nasional terkemuka membuat liputan menarik tentang 'melencengnya' Nawa Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Menurut media tersebut, keberadaan Nawacita dalam RPJMN hanya 10 persen.
"Dalam konteks itulah, Megawati mengingatkan Jokowi bahwa ada hal mendasar yang harus diperhitungkan olehnya. Yaitu, pemimpin harus melayani rakyat sesuai janji-janji politik yang dinyatakannya saat kampanye pemilihan umum," jelas Leo.
Menurut Leo, jangan sampai janji-janji tersebut tersandera oleh kepentingan para penumpang gelap yang boleh jadi, mereka itu tidak pernah merumuskan NawaCita Presiden Jokowi.
Karena itu, bagi Leo, wajar ketika dalam Kongres IV di Bali Megawati mengingatkan peran partai pengusung sebagai pengingat utama agar presiden berjalan dan bergerak sesuai rel yang telah disepakati dan dijanjikannya pada rakyat.
"Di sinilah, sebenarnya, penting dan indahnya hubungan yang mesra antara partai pengusung dan Pemerintah yang didukung," tandas Leo.
medcom.id, Jakarta: Kongres IV PDI Perjuangan dinilai fenomenal. Hal tersebut lantaran kongres mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum parpol yang bisa menjaga kebesaran partai selama belasan tahun. Selain itu kongres memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi sekaligus memastikan pelaksanaan NawaCita oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
"Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019," kata akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Leo Agustino, Senin (13/4/2015).
Kongres PDI-P dinilai telah menunjukkan dinamikannya sendiri. Selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDI-P melalui pengukuhan Megawati, di sisi lain kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.
Dia mengatakan, 47,5 persen dari pengurus PDI-P di tingkat daerah dan cabang menghendaki modernisasi partai. Dengan arti lain perlu pengelolaan partai yang lebih efektif dan profesional.
Juga mulai terlihat penataan ulang yang baik atas hubungan PDI-P dengan Pemerintah. Pasca pemilihan presiden, hubungan Megawati dengan Jokowi mengalami dekat-renggang.
Kerenggangan antara keduanya nampak jelas ketika Mega dan Jokowi tidak berbincang sedikitpun di acara Musyawarah Nasional Kedua Partai Hanura di Solo, 5 Februari 2015. Alasannya sederhana, yakni Jokowi kurang mengakomodasi nama-nama yang diusulkan Megawati dalam Kabinet Kerja.
Luar biasanya, hal demikian sama sekali nampak hilang saat Megawati dan Jokowi berinteraksi di Kongres IV PDI-P di Bali. Buktinya, dalam pernyataannya menanggapi pidato Megawati di pembukaan kongres, secara tegas Presiden Jokowi mengatakan tidak ada masalah antara Istana dan partai pengusung.
Hal itu menjadi krusial karena situasi harmonis memang diharapkan dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Tentu keharmonisan diawali dengan kedekatan hubungan antara pemerintah dan partai pengusung.
"Adalah suatu kerisauan bersama jika partai pengusung presiden justru menjadi batu penghalang bagi kerja-kerja presiden ke depan. Oleh karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai dan Istana menjadi sangat penting, terutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal," jelasnya.
Berikutnya, terkait kerisauan partai-partai pengusung akan adanya 'penumpang gelap' dalam pemerintah Jokowi-JK. Kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati sebenarnya terkait masalah harmoni di atas. Megawati begitu mendamba hubungan yang intens antara partai dengan Pemerintah. Tapi karena ada penumpang-penumpang gelap dalam pemerintah Jokowi, maka kedekatan Jokowi-Mega menjadi renggang.
Dalam konteks yang lebih luas, Leo menilai sebutan Megawati pada penumpang gelap dapatlah dipahami. Megawati menilai, Pemerintah Jokowi telah keluar dari NawaCita yang dijanjikannya kepada rakyat saat kampanye dulu.
Sebagai bukti, kata Leo, sebuah majalah nasional terkemuka membuat liputan menarik tentang 'melencengnya' Nawa Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Menurut media tersebut, keberadaan Nawacita dalam RPJMN hanya 10 persen.
"Dalam konteks itulah, Megawati mengingatkan Jokowi bahwa ada hal mendasar yang harus diperhitungkan olehnya. Yaitu, pemimpin harus melayani rakyat sesuai janji-janji politik yang dinyatakannya saat kampanye pemilihan umum," jelas Leo.
Menurut Leo, jangan sampai janji-janji tersebut tersandera oleh kepentingan para penumpang gelap yang boleh jadi, mereka itu tidak pernah merumuskan NawaCita Presiden Jokowi.
Karena itu, bagi Leo, wajar ketika dalam Kongres IV di Bali Megawati mengingatkan peran partai pengusung sebagai pengingat utama agar presiden berjalan dan bergerak sesuai rel yang telah disepakati dan dijanjikannya pada rakyat.
"Di sinilah, sebenarnya, penting dan indahnya hubungan yang mesra antara partai pengusung dan Pemerintah yang didukung," tandas Leo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
