medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo akan memilih calon pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko berdasarkan politik pertahanan presiden, bukan berdasarkan rotasi angkatan.
"Tergantung politik pertahanan dari presiden," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Menurutnya, tidak ada keharusan menjalankan Pasal 13 ayat (4) UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Dimana Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang menjabat Kepala Staf Angkatan.
"UU mengisyaratkan ada kebutuhan untuk rotasi, tapi tidak ada keharusan dari angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara," jelas Andi.
Saat ditanya, apakah ada kemungkinan Panglima TNI berasal dari luar TNI. Andi pun bungkam.
Sekedar diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013, menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Presiden Jokowi harus memasukkan nama calon Panglima TNI sebelum Bulan Juni 2015.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo akan memilih calon pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko berdasarkan politik pertahanan presiden, bukan berdasarkan rotasi angkatan.
"Tergantung politik pertahanan dari presiden," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Menurutnya, tidak ada keharusan menjalankan Pasal 13 ayat (4) UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Dimana Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang menjabat Kepala Staf Angkatan.
"UU mengisyaratkan ada kebutuhan untuk rotasi, tapi tidak ada keharusan dari angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara," jelas Andi.
Saat ditanya, apakah ada kemungkinan Panglima TNI berasal dari luar TNI. Andi pun bungkam.
Sekedar diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013, menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Presiden Jokowi harus memasukkan nama calon Panglima TNI sebelum Bulan Juni 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
