Metrotvnews, Semarang: Partai Golkar meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, menindaklanjuti rekomendasi Pansus Pelindo II. Sebab, selama ini terjadi proses tarik ulur antara DPR dengan pemerintah hingga tidak ada titik temu.
“Perlu dipahami bahwa Pansus Angket Pelindo sama halnya dengan Pansus Angket Century. Dan sebagai bagian dari pansus sudah jelas bahwa dalam UU MD3, pemerintah wajib menindaklanjutinya. Bukan malah saling berbalas pantun seperti sekarang ini. DPR seperti ini, pemerintah seperti ini. Habis energi kita,” kata Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, saat berkunjung ke Semarang, Selasa (22/12/2015).
Sebelum menindaklajuti, tambah Idrus, pemerintah juga perlu mendalami rekomendasi tersebut. Sebaliknya, DPR juga harus menggelar rapat konsultasi untuk menjelaskan kepada pemerintah tentang masalah itu, sehingga tidak diperdebatkan lagi seperti yang berkembang saat ini.
“Ini seperti drama politik dan tidak produktif. DPR dan pemerintah bisa bicarakan baik-baik di rapat konsultasi itu,” imbuh dia.
Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II merekomendasikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberhentikan segera Dirut Pelindo II Richard Joost Lino.
Pansus Pelindo II juga meminta Presiden Joko Widodo memecat Rini Soemarno karena dinilai sebagai sosok yang bertanggung jawab atas perpanjangan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH).
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan usulan Pansus Pelindo II tersebut merupakan saran politik. Dan untuk merespons usulan tersebut mesti melalui pertimbangan matang. "Harus dilihat aspek-aspek lain sebelum memutuskan apakan akan merealisasikan atau tidak usulan tersebut," kata Kalla.
Metrotvnews, Semarang: Partai Golkar meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, menindaklanjuti rekomendasi Pansus Pelindo II. Sebab, selama ini terjadi proses tarik ulur antara DPR dengan pemerintah hingga tidak ada titik temu.
“Perlu dipahami bahwa Pansus Angket Pelindo sama halnya dengan Pansus Angket Century. Dan sebagai bagian dari pansus sudah jelas bahwa dalam UU MD3, pemerintah wajib menindaklanjutinya. Bukan malah saling berbalas pantun seperti sekarang ini. DPR seperti ini, pemerintah seperti ini. Habis energi kita,” kata Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, saat berkunjung ke Semarang, Selasa (22/12/2015).
Sebelum menindaklajuti, tambah Idrus, pemerintah juga perlu mendalami rekomendasi tersebut. Sebaliknya, DPR juga harus menggelar rapat konsultasi untuk menjelaskan kepada pemerintah tentang masalah itu, sehingga tidak diperdebatkan lagi seperti yang berkembang saat ini.
“Ini seperti drama politik dan tidak produktif. DPR dan pemerintah bisa bicarakan baik-baik di rapat konsultasi itu,” imbuh dia.
Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II merekomendasikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberhentikan segera Dirut Pelindo II Richard Joost Lino.
Pansus Pelindo II juga meminta Presiden Joko Widodo memecat Rini Soemarno karena dinilai sebagai sosok yang bertanggung jawab atas perpanjangan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH).
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan usulan Pansus Pelindo II tersebut merupakan saran politik. Dan untuk merespons usulan tersebut mesti melalui pertimbangan matang. "Harus dilihat aspek-aspek lain sebelum memutuskan apakan akan merealisasikan atau tidak usulan tersebut," kata Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
