medcom.id, Jakarta: Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kategori mandiri diusulkan naik. Wacana kenaikan itu digulirkan Pelaksana Tugas Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
"Usulan ada perubahan, salah satunya kelas 3 menjadi Rp30 ribu, kelas 2 menjadi Rp50 ribu, dan kelas 1 menjadi Rp80 ribu. Ini untuk yang mandiri," ujar Fahmi di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).
Saat ini, iuran untuk kelas 3 senilai Rp25.500, kelas 2 Rp41 ribu dan kelas 1 Rp59.500.
Sementara itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tubagus Rachmat Sentika menjelaskan pertimbangan untuk memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kelihatan ada inflasi naik, nilai keekonomian, kepatutan, ada keadilan yang mampu dan yang tidak mampu, ada efisiensi," jelasnya.
Di sisi lain, kenaikan iuran juga membantu beban pemerintah. Sebab 80 persen pengguna BPJS Kesehatan mandiri berusia di atas 50 tahun, dimana pada usia tersebut kondisi kesehatan mulai menurun.
"Jadinya kan banyak yang harus cuci darah, atau ganti ring jantung. Itu kan perlu biaya yang tidak sedikit," ungkap Tubagus.
Tubagus mengatakan, wacana kenaikan iuran itu membutuhkan proses selama tiga bulan. Masih dibutuhkan koordinasi antar lembaga terkait sebelum disahkan.
"Prosesnya kalau pembahasan sebuah peraturan presiden ada rujukan undang-undang peraturan pemerintah, ada kepanitiaan antarkementerian, ada izin prakarsanya," paparnya.
Sementara itu untuk iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu tidak akan dinaikkan. "Itu kan dari Rp19.225 naik menjadi Rp23 ribu. Saya usulkan Rp36 ribu, pemerintah mampunya segitu," tandas Tubagus.
medcom.id, Jakarta: Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kategori mandiri diusulkan naik. Wacana kenaikan itu digulirkan Pelaksana Tugas Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
"Usulan ada perubahan, salah satunya kelas 3 menjadi Rp30 ribu, kelas 2 menjadi Rp50 ribu, dan kelas 1 menjadi Rp80 ribu. Ini untuk yang mandiri," ujar Fahmi di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).
Saat ini, iuran untuk kelas 3 senilai Rp25.500, kelas 2 Rp41 ribu dan kelas 1 Rp59.500.
Sementara itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tubagus Rachmat Sentika menjelaskan pertimbangan untuk memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kelihatan ada inflasi naik, nilai keekonomian, kepatutan, ada keadilan yang mampu dan yang tidak mampu, ada efisiensi," jelasnya.
Di sisi lain, kenaikan iuran juga membantu beban pemerintah. Sebab 80 persen pengguna BPJS Kesehatan mandiri berusia di atas 50 tahun, dimana pada usia tersebut kondisi kesehatan mulai menurun.
"Jadinya kan banyak yang harus cuci darah, atau ganti ring jantung. Itu kan perlu biaya yang tidak sedikit," ungkap Tubagus.
Tubagus mengatakan, wacana kenaikan iuran itu membutuhkan proses selama tiga bulan. Masih dibutuhkan koordinasi antar lembaga terkait sebelum disahkan.
"Prosesnya kalau pembahasan sebuah peraturan presiden ada rujukan undang-undang peraturan pemerintah, ada kepanitiaan antarkementerian, ada izin prakarsanya," paparnya.
Sementara itu untuk iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu tidak akan dinaikkan. "Itu kan dari Rp19.225 naik menjadi Rp23 ribu. Saya usulkan Rp36 ribu, pemerintah mampunya segitu," tandas Tubagus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
