medcom.id, Jakarta: Lembaga Pengkajian MPR RI menggelar simposium bertema Perekonomian Sosial, di Gedung Nusantara IV DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017. Simposium tersebut bertujuan mengkaji kebijakan ekonomi pemerintah, kemudian mengkaitkannya dengan tugas-tugas MPR.
"Simposium nasional dimaksudkan harus relevan dan sejalan dengan tugas MPR sebagai lembaga," ujar Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dari hasil simposium ini, Lembaga Pengkajian MPR akan memberikan tiga saran kepada MPR, yaitu soal kajian tata negara, kajian konstitusi, dan implementasinya.
"Sehingga yang akan dilihat di situ dari banyaknya wacana yang berkembang. Nanti dilihat dari sisi konstitusi seperti apa, dan sisi implementasi setelah Pasal 33 UUD NRI 1945 itu," jelasnya.
Oleh sebab itu, pada simposium ini menghadirkan stakeholder dan pakar ekonomi untuk mendengar masukan mengenai sistem ekonomi nasional yang merujuk pada Pancasila.
"Bagaimana Pasal 33 konsisten dengan amanat sila Pancasila. Tapi tidak menutup kemungkinan, dibahas bagaimana implementasi memiliki Tap MPR berlaku penegasan sistem ekonomi yang diatur dalam pasal 33 tentang politik ekonomi dalam demokrasi. Ekonomi cukup bagus isinya," tuturnya.
Inti dari simposium tersebut ialah untuk mendapatkan sejumlah rekomendasi terkait tataran pemerintah. "Intinya, ingin mendapatkan rekomendasi, tataran implementasi pada pemerintah. Bicara perbaikan untuk konstitusi. Saya kira sudah tepat," ucapnya.
medcom.id, Jakarta: Lembaga Pengkajian MPR RI menggelar simposium bertema Perekonomian Sosial, di Gedung Nusantara IV DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017. Simposium tersebut bertujuan mengkaji kebijakan ekonomi pemerintah, kemudian mengkaitkannya dengan tugas-tugas MPR.
"Simposium nasional dimaksudkan harus relevan dan sejalan dengan tugas MPR sebagai lembaga," ujar Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dari hasil simposium ini, Lembaga Pengkajian MPR akan memberikan tiga saran kepada MPR, yaitu soal kajian tata negara, kajian konstitusi, dan implementasinya.
"Sehingga yang akan dilihat di situ dari banyaknya wacana yang berkembang. Nanti dilihat dari sisi konstitusi seperti apa, dan sisi implementasi setelah Pasal 33 UUD NRI 1945 itu," jelasnya.
Oleh sebab itu, pada simposium ini menghadirkan stakeholder dan pakar ekonomi untuk mendengar masukan mengenai sistem ekonomi nasional yang merujuk pada Pancasila.
"Bagaimana Pasal 33 konsisten dengan amanat sila Pancasila. Tapi tidak menutup kemungkinan, dibahas bagaimana implementasi memiliki Tap MPR berlaku penegasan sistem ekonomi yang diatur dalam pasal 33 tentang politik ekonomi dalam demokrasi. Ekonomi cukup bagus isinya," tuturnya.
Inti dari simposium tersebut ialah untuk mendapatkan sejumlah rekomendasi terkait tataran pemerintah. "Intinya, ingin mendapatkan rekomendasi, tataran implementasi pada pemerintah. Bicara perbaikan untuk konstitusi. Saya kira sudah tepat," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
