Jakarta: Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menanggapi disetujuinya pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Menurutnya, pemerintah tetap perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).
Jika UU tersebut masih berpekara di MK, maka dalam melakukan pemekaran pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pandangan dari Majelis Rakyat Papuat (MRP). "Pemerintah perlu menunggu putusan MK," ujar dia dilansir Media Indonesia, Kamis, 7 April 2022.
Keputusan DPR menyetujui RUU pemekaran 3 provinsi di Papua dikhawatirkan justru meningkatkan penolakan masyarakat Papua terhadap daerah otonomi baru. Usman menyayangkan sikap DPR yang cenderung mengabaikan banyaknya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang di Papua. Termasuk di Jayapura, Wamena, Paniai, Yahukimo, Timika, Lanny Jaya, hingga Nabire.
"Yang paling saya khawatirkan adalah kebijakan pemerintah dan DPR tersebut dalam menghadapi penolakan besar masyarakat dengan aparat keamanan, eskalasi konflik, kekerasan, dan pelanggaran HAM," ungkap Usman.
Baca: Baleg DPR Setujui Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Ketiga provinsi baru yang akan dimekarkan yaitu, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Penamaan 3 provinsi tersebut selanjutnya dilakukan berdasarkan wilayah adat. Provinsi Ha Anim untuk Papua Selatan, Meegapo untuk Papua Tengah, dan LApago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Berikut kabupaten-kabupaten yang akan masuk wilayah 3 calon provinsi baru di Papua tersebut:
1. Papua Selatan (Ha Anim), ibu kota: Merauke
- Kabupaten Merauke
- Kabupaten Mappi
- Kabupaten Asmat
- Kabupaten Boven Digoel
2. Papua Tengah (Meepago), ibu kota: Timika
- Kabupaten Paniai
- Kabupaten Mimika
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Deyiai
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Puncak Jaya
- Kabupaten Nabire
3. Papua Pegunungan Tengah (Lapago), ibu kota: Wamena
- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Memberamo Tengah
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Yalimo
Jakarta: Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menanggapi disetujuinya pemekaran 3 provinsi baru di
Papua. Menurutnya, pemerintah tetap perlu menunggu keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).
Jika UU tersebut masih berpekara di MK, maka dalam melakukan pemekaran pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pandangan dari Majelis Rakyat Papuat (MRP). "Pemerintah perlu menunggu putusan MK," ujar dia dilansir
Media Indonesia, Kamis, 7 April 2022.
Keputusan
DPR menyetujui RUU pemekaran 3 provinsi di Papua dikhawatirkan justru meningkatkan penolakan masyarakat Papua terhadap daerah otonomi baru. Usman menyayangkan sikap DPR yang cenderung mengabaikan banyaknya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang di Papua. Termasuk di Jayapura, Wamena, Paniai, Yahukimo, Timika, Lanny Jaya, hingga Nabire.
"Yang paling saya khawatirkan adalah kebijakan pemerintah dan DPR tersebut dalam menghadapi penolakan besar masyarakat dengan aparat keamanan, eskalasi konflik, kekerasan, dan pelanggaran HAM," ungkap Usman.
Baca:
Baleg DPR Setujui Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Ketiga provinsi baru yang akan dimekarkan yaitu, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Penamaan 3 provinsi tersebut selanjutnya dilakukan berdasarkan wilayah adat. Provinsi Ha Anim untuk Papua Selatan, Meegapo untuk Papua Tengah, dan LApago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Berikut kabupaten-kabupaten yang akan masuk wilayah 3 calon provinsi baru di Papua tersebut:
1. Papua Selatan (Ha Anim), ibu kota: Merauke
- Kabupaten Merauke
- Kabupaten Mappi
- Kabupaten Asmat
- Kabupaten Boven Digoel
2. Papua Tengah (Meepago), ibu kota: Timika
- Kabupaten Paniai
- Kabupaten Mimika
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Deyiai
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Puncak Jaya
- Kabupaten Nabire
3. Papua Pegunungan Tengah (Lapago), ibu kota: Wamena
- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Memberamo Tengah
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Yalimo
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEV)
