medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta sertifikasi lahan yang akan diberikan kepada masyarakat dipercepat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup selekasnya mematangkan proses sertifikasi, termasuk mengatur format kebijakan pembagian lahan.
"Ini sering kita sampaikan, mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, sehingga menjadi jelas dan secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran," kata Presiden dalam sidang kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret 2017.
Baca: BPN Lakukan Percepatan Sertifikasi Tanah di Jakarta
Sertifikasi lahan ini sangat dinanti masyarakat. Sebab itu, Presiden minta, sertifikasi dikebut. Masyarakat jangan sampai lama menunggu. "Kalau tidak secepatnya digarap secara besar-besaran akan kelamaan dan masyarakat akan menunggu."
Di samping itu, lanjut dia, pendampingan setelah diberikan sertifikat lahan juga penting untuk pemerataan ekonomi. Juga untuk memastikan penggunaan sertifikat lahan tersebut.
"Ini ada pendampingan dari BUMN yang terkait dengan, misal, PTP dan BRI. Ini bisa dilakukan dengan cepat, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat baik. Ini juga bisa dikaitkan dengan BUMD, Kemendes bisa sambung dengan ini mengenai redistribusi aset dan reforma agraria," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta sertifikasi lahan yang akan diberikan kepada masyarakat dipercepat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup selekasnya mematangkan proses sertifikasi, termasuk mengatur format kebijakan pembagian lahan.
"Ini sering kita sampaikan, mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, sehingga menjadi jelas dan secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran," kata Presiden dalam sidang kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret 2017.
Baca: BPN Lakukan Percepatan Sertifikasi Tanah di Jakarta
Sertifikasi lahan ini sangat dinanti masyarakat. Sebab itu, Presiden minta, sertifikasi dikebut. Masyarakat jangan sampai lama menunggu. "Kalau tidak secepatnya digarap secara besar-besaran akan kelamaan dan masyarakat akan menunggu."
Di samping itu, lanjut dia, pendampingan setelah diberikan sertifikat lahan juga penting untuk pemerataan ekonomi. Juga untuk memastikan penggunaan sertifikat lahan tersebut.
"Ini ada pendampingan dari BUMN yang terkait dengan, misal, PTP dan BRI. Ini bisa dilakukan dengan cepat, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat baik. Ini juga bisa dikaitkan dengan BUMD, Kemendes bisa sambung dengan ini mengenai redistribusi aset dan reforma agraria," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
