Jakarta: Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai DPR perlu menguatkan sinergi bersama pemerintah merealisasikan Proyek Strategis Nasional (PSN) memasuki 2018. Kelancaran PSN tersebut perlu dikawal agar hasilnya berdampak baik bagi masyarakat.
"Rakyat berharap DPR bisa memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya membangun dan meningkatkan konektivitas yang sedang diwujudkan dengan membangun infrastruktur jalan, perkeretaapian, bandar udara, pelabuhan, bendungan dan irigasi," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Januari 2018.
Menurut Bambang, negara saat ini sedang berupaya meningkatkan elektrifikasi nasional serta memperluas dan meningkatkan efektivitas jaringan telekomunikasi. Upaya meningkatkan konektivitas bertujuan menekan biaya logistik agar produk dalam negeri kompetitif.
Pemerintah telah menetapkan 245 Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebanyak 37 di antaranya telah ditetapkan sebagai proyek prioritas.
Pemerintah, terang Bambang, sudah mengakui realisasi proyek-proyek PSN itu tak mudah. Selain persoalan pendanaan proyek, ada dua masalah lain yang tidak kalah rumitnya, yakni masalah pembebasan lahan dan soal koordinasi lintas sektoral maupun koordinasi pusat dan daerah.
"DPR diharapkan dapat membantu pemerintah dengan menawarkan alternatif penyelesaian masalah," ucap politikus Golkar itu.
Ia mencontohkan realisasi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tersendat karena lahan yang dibutuhkan belum cukup tersedia. Realisasi pembangunan sejumlah ruas jalan tol pun sering kali tidak mulus karena masalah pembebasan lahan.
"Telah diungkapkan bahwa pengadaan lahan sering menjadi masalah karena alokasi dana tidak mencukupi. Pemerintah tentu butuh sumbang saran dari DPR untuk mengatasi masalah seperti ini," ujarnya.
Bambang menjelaskan belum efektifnya koordinasi lintas sektoral dan koordinasi antara pusat dan daerah juga masih menjadi persoalan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Koordinasi yang belum efektif itu bahkan bisa menimbulkan gangguan sejak perencanaan proyek.
"Menghadapi persoalan ini, ada yang bisa dilakukan DPR untuk membantu pemerintah. Upaya mewujudkan konektifitas menggambarkan betapa sibuknya Indonesia dewasa ini. Idealnya, DPR juga mengambil bagian dalam kesibukan itu agar terbentuk persepsi dibenak publik tentang DPR yang kontributif dan produktif," beber dia.
Jakarta: Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai DPR perlu menguatkan sinergi bersama pemerintah merealisasikan Proyek Strategis Nasional (PSN) memasuki 2018. Kelancaran PSN tersebut perlu dikawal agar hasilnya berdampak baik bagi masyarakat.
"Rakyat berharap DPR bisa memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya membangun dan meningkatkan konektivitas yang sedang diwujudkan dengan membangun infrastruktur jalan, perkeretaapian, bandar udara, pelabuhan, bendungan dan irigasi," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Januari 2018.
Menurut Bambang, negara saat ini sedang berupaya meningkatkan elektrifikasi nasional serta memperluas dan meningkatkan efektivitas jaringan telekomunikasi. Upaya meningkatkan konektivitas bertujuan menekan biaya logistik agar produk dalam negeri kompetitif.
Pemerintah telah menetapkan 245 Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebanyak 37 di antaranya telah ditetapkan sebagai proyek prioritas.
Pemerintah, terang Bambang, sudah mengakui realisasi proyek-proyek PSN itu tak mudah. Selain persoalan pendanaan proyek, ada dua masalah lain yang tidak kalah rumitnya, yakni masalah pembebasan lahan dan soal koordinasi lintas sektoral maupun koordinasi pusat dan daerah.
"DPR diharapkan dapat membantu pemerintah dengan menawarkan alternatif penyelesaian masalah," ucap politikus Golkar itu.
Ia mencontohkan realisasi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tersendat karena lahan yang dibutuhkan belum cukup tersedia. Realisasi pembangunan sejumlah ruas jalan tol pun sering kali tidak mulus karena masalah pembebasan lahan.
"Telah diungkapkan bahwa pengadaan lahan sering menjadi masalah karena alokasi dana tidak mencukupi. Pemerintah tentu butuh sumbang saran dari DPR untuk mengatasi masalah seperti ini," ujarnya.
Bambang menjelaskan belum efektifnya koordinasi lintas sektoral dan koordinasi antara pusat dan daerah juga masih menjadi persoalan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Koordinasi yang belum efektif itu bahkan bisa menimbulkan gangguan sejak perencanaan proyek.
"Menghadapi persoalan ini, ada yang bisa dilakukan DPR untuk membantu pemerintah. Upaya mewujudkan konektifitas menggambarkan betapa sibuknya Indonesia dewasa ini. Idealnya, DPR juga mengambil bagian dalam kesibukan itu agar terbentuk persepsi dibenak publik tentang DPR yang kontributif dan produktif," beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
