medcom.id, Jakarta: Petenis legendaris yang kini duduk di DPR, Sri Rahayu "Yayuk" Basuki sangat mendukung program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun sangat disayangakan tiga kartu sakti tersebut tidak berpayung hukum yang jelas.
"Sangat disayangkan, program yang bagus untuk rakyat tapi belum memiliki payung hukum yang jelas," ucap Yayuk kepada Metrotvnews.com, Jumat (7/11/2014).
Politikus PAN itu menilai, pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu terburu-buru mengeluarkan program. Banyak yang akan menyerang program Jokowi jika tidak berpayung hukum jelas. Tanpa melihat kualitas ataupun tujuan.
"Seharusnya pemerintah menjelaskan dulu dasar hukumnya, agar dapat dipertanggungjawabkan," ucap dia.
Yayuk bahkan mengaku belum mengetahui pasti dari mana asal anggaran KIP. Anggota Komisi X DPR RI itu ingin rekan kerja di pemerintah, seperti Kementerian Kebudayana dan Pendidikan Dasar, segera berkomunikasi dengan dewan.
"Sampai saat ini saya juga belum mengetahui anggarannya dari mana, karena kalaupun menggunakan keuangan negara. Kalaupun memang menggunakan dana CSR BUMN, harus dijelaskan juga statusnya. Pemerintah harus segera memberikan jawaban yang jelas," terang Yayuk.
medcom.id, Jakarta: Petenis legendaris yang kini duduk di DPR, Sri Rahayu "Yayuk" Basuki sangat mendukung program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun sangat disayangakan tiga kartu sakti tersebut tidak berpayung hukum yang jelas.
"Sangat disayangkan, program yang bagus untuk rakyat tapi belum memiliki payung hukum yang jelas," ucap Yayuk kepada Metrotvnews.com, Jumat (7/11/2014).
Politikus PAN itu menilai, pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu terburu-buru mengeluarkan program. Banyak yang akan menyerang program Jokowi jika tidak berpayung hukum jelas. Tanpa melihat kualitas ataupun tujuan.
"Seharusnya pemerintah menjelaskan dulu dasar hukumnya, agar dapat dipertanggungjawabkan," ucap dia.
Yayuk bahkan mengaku belum mengetahui pasti dari mana asal anggaran KIP. Anggota Komisi X DPR RI itu ingin rekan kerja di pemerintah, seperti Kementerian Kebudayana dan Pendidikan Dasar, segera berkomunikasi dengan dewan.
"Sampai saat ini saya juga belum mengetahui anggarannya dari mana, karena kalaupun menggunakan keuangan negara. Kalaupun memang menggunakan dana CSR BUMN, harus dijelaskan juga statusnya. Pemerintah harus segera memberikan jawaban yang jelas," terang Yayuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LHE)
