medcom.id. Jakarta. Di luar dugaan, PDIP menyambut baik rencana Partai Golkar menggalang dukungan pengajuan hak interpelasi DPR tentang kenaikan harga BBM kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pengajuan pertanyaan secara resmi oleh parlemen diyakini tidak akan melemahkan pemerintah.
"Interpelasi ya silahkan saja," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dalam Prime Time News, Metro TV, Jumat (21/11/2014).
"Ini latihan pertama bagi Jokowi-JK untuk memberikan jawaban yang baik kepada dewan," sambungnya.
Sebelumnya disampaikan anggota Komisi VI DPR itu, bahwa sejak isu kenaikan harga BBM tersebar sebenarnya sudah ada komunikasi antara PDIP dengan partai oposisi. Namun dia akui pemberian penjalasan dari PDIP kepada fraksi Golkar dan oposisi lainnya tidak optimal sebab berlangsung dalam suasana rivalitas di DPR yang masih kental pada saat itu.
Di dalam kesempatan yang sama, Waketum Partai Golkar Fadel Muhammad menjelaskan bahwa secara hukum tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga BBM. Secara UU sudah ada kepastian bahwa urusan teknis tersebut bukan wewenang DPR.
Masalahnya sebagai wakil rakyat harus tahu apa alasan kenaikan harga BBM dan bagaimana detail rencana pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatifnya. "Perlu ada program bantalan bagi kelompok masyarakat paling terdampak, soal KIS-KIP-KSS itu bagaimana pengaturannya dan bagaimana cantolannya di APBN atau diambil sepenuhnya dari APBD," papar Fadel.
"Dan yang penting jangan berfantasi sejauh itu, seolah kita mau menjatuhkan pemerintahan. Nggak lah," tegas mantan Gubernur Gorontalo tersebut.
medcom.id. Jakarta. Di luar dugaan, PDIP menyambut baik rencana Partai Golkar menggalang dukungan pengajuan hak interpelasi DPR tentang kenaikan harga BBM kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pengajuan pertanyaan secara resmi oleh parlemen diyakini tidak akan melemahkan pemerintah.
"Interpelasi ya silahkan saja," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dalam Prime Time News, Metro TV, Jumat (21/11/2014).
"Ini latihan pertama bagi Jokowi-JK untuk memberikan jawaban yang baik kepada dewan," sambungnya.
Sebelumnya disampaikan anggota Komisi VI DPR itu, bahwa sejak isu kenaikan harga BBM tersebar sebenarnya sudah ada komunikasi antara PDIP dengan partai oposisi. Namun dia akui pemberian penjalasan dari PDIP kepada fraksi Golkar dan oposisi lainnya tidak optimal sebab berlangsung dalam suasana rivalitas di DPR yang masih kental pada saat itu.
Di dalam kesempatan yang sama, Waketum Partai Golkar Fadel Muhammad menjelaskan bahwa secara hukum tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga BBM. Secara UU sudah ada kepastian bahwa urusan teknis tersebut bukan wewenang DPR.
Masalahnya sebagai wakil rakyat harus tahu apa alasan kenaikan harga BBM dan bagaimana detail rencana pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatifnya. "Perlu ada program bantalan bagi kelompok masyarakat paling terdampak, soal KIS-KIP-KSS itu bagaimana pengaturannya dan bagaimana cantolannya di APBN atau diambil sepenuhnya dari APBD," papar Fadel.
"Dan yang penting jangan berfantasi sejauh itu, seolah kita mau menjatuhkan pemerintahan. Nggak lah," tegas mantan Gubernur Gorontalo tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
