Calon Ketua DPD tak Perlu Syarat Dukungan

medcom.id, Jakarta: Panitia Musyawarah sepakat anggota DPD RI tidak perlu mengantongi syarat dukungan minimal lima tanda tangan untuk maju sebagai calon ketua DPD. Ketua DPD pengganti Irman Gusman akan dipilih hari ini. "Tidak perlu ada syarat dukungan, kami mengacu tatib (tata tertib). Kesepakatan Panmus (Panitia Musyawarah) tidak perlu lagi dipermasalahkan," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016). Menurut Farouk, semua anggota DPD wilayah barat memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPD. Setiap calon hanya perlu mengikuti mekanisme yang sudah tercantum dalam tata tertib. "Seperti dalam tatib, masing-masing calon silakan mendaftarkan diri, mengisi dan menandatangani pernyataan pakta integritas, menyatakan siap bekerja sama dan menyampaikan visi misi," jelas Farouk. Hingga rapat Panmus selesai, Farouk menambahkan, ada 12 anggota DPD yang mencalonkan sebagai ketua. Farouk menilai tak menutup kemungkinan jumlah tersebut berkurang atau bertambah seiring pengembalian mekanisme pemilihan pada tata tertib awal. Abdul Ghafur Usman, calon ketua DPD, lega syarat jumlah dukungan untuk mencalonkan ketua DPD tak lagi berlaku. Ia memprediksi, anggota DPD dari wilayah barat yang ikut pemilihan ketua akan bertambah. "Panmus telah memberikan keputusan bahwa rekomendasi yang dianggap tim kajian tentang persyaratan yang tidak secara autentik tertulis pada tatib ternyata oleh Panmus tidak diperlukan," kata Abdul. Abdul yang juga Ketua Tim Kajian Mekanisme Pengisian Kekosongan Pimpinan DPD mengatakan, mekanisme pemilihan ketua DPD akan menggunakan tata tertib. Menurut Abdul, ada beberapa hal yang akan jadi pertimbangan anggota dalam memilih ketua DPD, seperti pengalaman dan kemampuan berkomunikasi. Irman diberhentikan dari jabatan Ketua DPD lantaran berhadapan dengan masalah hukum di KPK. Ia diduga menerima suap Rp100 juta dari pengusaha terkait kuota beras impor yang diberikan Badan Urusan Logistik kepada CV Semesta Berjaya pada 2016.