medcom.id, Jakarta: Tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menemukan indikasi ada pelanggaran hak asasi manusia dalam dugaan kriminalisasi kepada pimpinan KPK.
"Kalau dari penelitian Komnas HAM ada pelanggaran ham," ujar Komisioner Komnas HAM, Anshori Sinungan usai bertemu pimpinan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).
Anshori menerangkan, tim kini masih mengumpulkan data. Data tersebut, kata dia, akan diperbandingkan dengan data dari pihak lain termasuk Mabes Polri.
Meski sudah ada indikasi, Anshori mengaku, belum bisa memastikan apakah pelanggaran ham tersebut terkategorikan pelanggaran berat atau tidak. Komnas, kata dia, pun belum bisa memastikan apakah ada tindak pidana atau tidak dalam kriminalisasi itu.
"Kalau ada pidana, kembali ke pimpinannya dan kembali ke institusi terkait. Kecuali Kalau pelanggaran ham berat kami punya mekanismenya melakukan penyelidiikan," imbuh dia.
Karena itu, Anshori menerangkan, tim akan bertemu sejumlah pihak dari Bareskrim dan saksi dalam kasus Sengketa Pilkada Kotawaringin buat mengurai kasus ini.
"Kami akan memeriksa berbagai pihak. Makanya kan keterangan saksi dari bareskrim, polri termasuk bupati kotawaringin barat (diperlukan)," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menemukan indikasi ada pelanggaran hak asasi manusia dalam dugaan kriminalisasi kepada pimpinan KPK.
"Kalau dari penelitian Komnas HAM ada pelanggaran ham," ujar Komisioner Komnas HAM, Anshori Sinungan usai bertemu pimpinan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).
Anshori menerangkan, tim kini masih mengumpulkan data. Data tersebut, kata dia, akan diperbandingkan dengan data dari pihak lain termasuk Mabes Polri.
Meski sudah ada indikasi, Anshori mengaku, belum bisa memastikan apakah pelanggaran ham tersebut terkategorikan pelanggaran berat atau tidak. Komnas, kata dia, pun belum bisa memastikan apakah ada tindak pidana atau tidak dalam kriminalisasi itu.
"Kalau ada pidana, kembali ke pimpinannya dan kembali ke institusi terkait. Kecuali Kalau pelanggaran ham berat kami punya mekanismenya melakukan penyelidiikan," imbuh dia.
Karena itu, Anshori menerangkan, tim akan bertemu sejumlah pihak dari Bareskrim dan saksi dalam kasus Sengketa Pilkada Kotawaringin buat mengurai kasus ini.
"Kami akan memeriksa berbagai pihak. Makanya kan keterangan saksi dari bareskrim, polri termasuk bupati kotawaringin barat (diperlukan)," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)
