medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPD Nono Sampono menerima kunjungan beberapa bupati dan wakil bupati di Indonesia. Para kepala daerah mengadukan kondisi danau di daerah mereka.
Kepala daerah berharap DPD mampu mendorong pemerintah pusat untuk menciptakan sistem pengelolaan danau yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Menanggapi aspirasi para kepala daerah itu, Nono mengatakan, DPD akan mewadahi aspirasi tersebut sebagai kepentingan daerah. Keberadaan danau memberikan manfaat penting bagi daerah, seperti pariwisata, ketahanan pangan, irigasi, atau perikanan.
“Dalam rangka konservasi danau yang menjadi kewajiban kita bersama, negara harus kita dorong agar memungkinkan untuk perawatan atau rehabilitasi danau yang sudah rusak. Masalah lingkungan selalu menjadi perhatian kami,” kata Nono dalam keteramgam tertulis, Kamis 19 Oktober 2017.
Nono juga berpesan kepada kepala daerah yang di daerahnya ada danau agar memberikan edukasi kepada stakeholders dan masyarakat mengenai kondisi danau saat ini. Menurutnya, selama ini banyak masyarakat belum memahami kondisi dan situasi danau, termasuk potensi kerusakan dan akibatnya kepada masyarakat.
Senator dari Provinsi Maluku ini akan mengomunikasikan masalah danau kepada pemerintah, baik melalui pertemuan dengan presiden atau rapat kerja komite dengan kementerian terkait.
“Kalau saya ketemu presiden pada momentum yang tepat akan saya sampaikan. Kalau presiden sepakat, forum ini dapat bertemu dengan presiden dan menteri terkait. Nanti disampaikan di sana,” ujar Nono.
Sedangkan Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan, Komite I akan mengusulkan pembentukan Badan Revitalisasi Danau. Badan tersebut akan fokus pada konsep revitalisasi dan pengelolaan sesuai kelestariannya, baik untuk danau yang rusak atau danau yang belum rusak.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Deklarasi Limboto saat Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo pada 21-23 September. Nelson menginginkan agar danau-danau di Indonesia tidak rusak.
Nelson mengatakan, saat ini langkah pengelolaan kelestarian danau kurang maksimal karena hanya memfokuskan pada hilir, bukan pada aspek pencegahan. Dia mengusulkan adanya dana alokasi khusus untuk pelestarian danau.
Dia berharap, melalui DPD isu pengelolaan dan pelestarian danau dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan dalam kebijakan pemerintah. DPD dianggap sebagai wakil daerah yang memiliki posisi strategis untuk membantu merumuskan solusi atas permasalahan kerusakan danau.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD I Kadek Arimbawa dan Aji Mirza, senator dari Sumatera Barat Emma Yohana, dan senator dari Gorontalo Rubaeti Erlita. Dari daerah hadir Wakil Bupati Agam, Plh Bupati Jayapura, Bupati Banggai, Bupati Samosir, dan Bupati Semarang.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPD Nono Sampono menerima kunjungan beberapa bupati dan wakil bupati di Indonesia. Para kepala daerah mengadukan kondisi danau di daerah mereka.
Kepala daerah berharap DPD mampu mendorong pemerintah pusat untuk menciptakan sistem pengelolaan danau yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Menanggapi aspirasi para kepala daerah itu, Nono mengatakan, DPD akan mewadahi aspirasi tersebut sebagai kepentingan daerah. Keberadaan danau memberikan manfaat penting bagi daerah, seperti pariwisata, ketahanan pangan, irigasi, atau perikanan.
“Dalam rangka konservasi danau yang menjadi kewajiban kita bersama, negara harus kita dorong agar memungkinkan untuk perawatan atau rehabilitasi danau yang sudah rusak. Masalah lingkungan selalu menjadi perhatian kami,” kata Nono dalam keteramgam tertulis, Kamis 19 Oktober 2017.
Nono juga berpesan kepada kepala daerah yang di daerahnya ada danau agar memberikan edukasi kepada stakeholders dan masyarakat mengenai kondisi danau saat ini. Menurutnya, selama ini banyak masyarakat belum memahami kondisi dan situasi danau, termasuk potensi kerusakan dan akibatnya kepada masyarakat.
Senator dari Provinsi Maluku ini akan mengomunikasikan masalah danau kepada pemerintah, baik melalui pertemuan dengan presiden atau rapat kerja komite dengan kementerian terkait.
“Kalau saya ketemu presiden pada momentum yang tepat akan saya sampaikan. Kalau presiden sepakat, forum ini dapat bertemu dengan presiden dan menteri terkait. Nanti disampaikan di sana,” ujar Nono.
Sedangkan Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan, Komite I akan mengusulkan pembentukan Badan Revitalisasi Danau. Badan tersebut akan fokus pada konsep revitalisasi dan pengelolaan sesuai kelestariannya, baik untuk danau yang rusak atau danau yang belum rusak.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Deklarasi Limboto saat Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo pada 21-23 September. Nelson menginginkan agar danau-danau di Indonesia tidak rusak.
Nelson mengatakan, saat ini langkah pengelolaan kelestarian danau kurang maksimal karena hanya memfokuskan pada hilir, bukan pada aspek pencegahan. Dia mengusulkan adanya dana alokasi khusus untuk pelestarian danau.
Dia berharap, melalui DPD isu pengelolaan dan pelestarian danau dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan dalam kebijakan pemerintah. DPD dianggap sebagai wakil daerah yang memiliki posisi strategis untuk membantu merumuskan solusi atas permasalahan kerusakan danau.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD I Kadek Arimbawa dan Aji Mirza, senator dari Sumatera Barat Emma Yohana, dan senator dari Gorontalo Rubaeti Erlita. Dari daerah hadir Wakil Bupati Agam, Plh Bupati Jayapura, Bupati Banggai, Bupati Samosir, dan Bupati Semarang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
