Pengamat Minta Pelantikan 3 Pimpinan MPR Dibatalkan

Jakarta: Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pelantikan tiga pimpinan baru MPR hari ini, Senin 26 Maret2018, dibatalkan. Menurutnya pelantikan  pimpinan MPR baru bukan proses kenegaraan yang wajar, melainkan pesta kemenangan elite partai. Banyak kepentingan politik dibalik berlakunya sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 tersebut. "Saya ingin besok (hari ini) enggak ada pelantikan, digagalkan atau ditunda dulu. Ini kayak pesta kemenangan elite partai," ungkapnya dalam sebuah jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu 25 Maret 2018. Dia melanjutkan, parlemen seharusnya memikirkan kondisi negara yang mulai mengkhawatirkan seperti pembengkakan utang pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya impor hingga kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Namun sebaliknya, anggota parlemen seolah melakukan euforia dengan bagi-bagi kursi. Apalagi penambahan kursi pimpinan MPR justru menambah beban negara lewat pemberian fasilitas rumah, kendaraan dinas, ruang pimpinan, hingga pengawalan. "Ini yang harus menjadi perhatian bukan meperebutkan kursi MPR. Akibat UU MD3 ada penambahan dan kenaikan akomodasi," imbuh dia. Senada, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus mengatakan penambahan pimpinan MPR leat UU MD3 adalah bentuk bagi-bagi jatah antarparpol.  Tambahan tiga pimpinan itu berasal dari tiga partai dengan suara tertinggi pada Pemilihan Umum Anggota Legislastif 2014.  "Dari sisi kebutuhan ini kayaknya bagi-bagi jatah yang dari awal parlemen memang akrab dengan bagi jatah. Pantas saja PPP marah karena dari awal enggak dapet jatah," imbuh Lucius. MPR melantik tiga pimpinan sesuai Rancangan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan pada 12 Februari lalu. Ketiga pimpinan yang akan dilantik yakni, Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB).