medcom.id, Jakarta: Pemerintah menganggarkan Rp18 triliun untuk biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah dan anggota dewan pada 2014. Angka fantastis itu dinilai pemborosan oleh masyarakat.
Namun, anggota dewan di DKI Jakarta, M Taufik mengklaim anggaran terdahulu sudah melalui kalkulasi yang matang.
"Kite rapat aja belom gimana mau ketok anggaran Dinas. Kalo soal perhitungan itu sudah ada kalkulasinya Dari menteri keuangan langsung. Pedoman kita ke situ," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI itu di Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (23/9/2104).
Menurut dia, bila ada wacana penghematan anggaran perjalan dinas adalah suatu hal yang lumrah. Dia pun tidak terganggu bila ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat.
"Sebetulnya kan ukurannya sudah jelas ada aturan Menkeu. Selama ini pun kalau ada kelebihan dana setelah perjalanan kan harus dikembalikan ke negara, kalau kita di daerah ya balik ke kas pemprov," ungkapnya.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah menganggarkan Rp18 triliun untuk biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah dan anggota dewan pada 2014. Angka fantastis itu dinilai pemborosan oleh masyarakat.
Namun, anggota dewan di DKI Jakarta, M Taufik mengklaim anggaran terdahulu sudah melalui kalkulasi yang matang.
"
Kite rapat aja
belom gimana mau ketok anggaran Dinas. Kalo soal perhitungan itu sudah ada kalkulasinya Dari menteri keuangan langsung. Pedoman kita ke situ," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI itu di Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (23/9/2104).
Menurut dia, bila ada wacana penghematan anggaran perjalan dinas adalah suatu hal yang lumrah. Dia pun tidak terganggu bila ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat.
"Sebetulnya kan ukurannya sudah jelas ada aturan Menkeu. Selama ini pun kalau ada kelebihan dana setelah perjalanan kan harus dikembalikan ke negara, kalau kita di daerah ya balik ke kas pemprov," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
