Jakarta: Partai politik tengah was-was menunggu putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem proporsional terbuka. Jika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pemohon sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024, bakal jadi kabar buruk.
"Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan yang berbahaya. Politik dalam keadan bahaya," kata Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai penerapan sistem proporsional tertutup tak logis. Bahkan, PKB mengaku bingung hal apa yang harus dilakukan jika sistem pemilihan calon legislatif (caleg) itu diubah setahun menjelang pemilu.
"Kalau itu keputusan MK itu bersifat tertutup, tidak tahu kita," ungkap Cak Imin.
Wakil Ketua Umum (Wakwtum) PKB Jazilul Fawaid menambahkan dampak buruk sistem proporsional tertutup. Di antaranya, pemilih tidak bisa melihat kapabilitas calon yang bakal menjadi wakil rakyat nanti.
"Jadi kompetensi dan lain menjadi tidak penting karena nomor urut itu dilakukan atau dengan sistem tertutup," kata Jazilul.
Selain itu, pergantian sistem itu membuat pekerjaan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR semakin bertambah. Sebab, mereka harus mengubah sejumlah pasal mengakomodasi putusan MK jika sistem proporsional tertutup ditetapkan pada Pemilu 2024.
"Karena banyak pasal-pasal yang harus diubah dan itu perubahannya perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Partai politik tengah was-was menunggu putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem proporsional terbuka. Jika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pemohon sistem
proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024, bakal jadi kabar buruk.
"Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan yang berbahaya. Politik dalam keadan bahaya," kata Ketua Umum (Ketum)
PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023.
Pria yang akrab disapa
Cak Imin itu menilai penerapan sistem proporsional tertutup tak logis. Bahkan, PKB mengaku bingung hal apa yang harus dilakukan jika sistem pemilihan calon legislatif (caleg) itu diubah setahun menjelang pemilu.
"Kalau itu keputusan MK itu bersifat tertutup, tidak tahu kita," ungkap Cak Imin.
Wakil Ketua Umum (Wakwtum) PKB Jazilul Fawaid menambahkan dampak buruk sistem proporsional tertutup. Di antaranya, pemilih tidak bisa melihat kapabilitas calon yang bakal menjadi wakil rakyat nanti.
"Jadi kompetensi dan lain menjadi tidak penting karena nomor urut itu dilakukan atau dengan sistem tertutup," kata Jazilul.
Selain itu, pergantian sistem itu membuat pekerjaan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR semakin bertambah. Sebab, mereka harus mengubah sejumlah pasal mengakomodasi putusan MK jika sistem proporsional tertutup ditetapkan pada Pemilu 2024.
"Karena banyak pasal-pasal yang harus diubah dan itu perubahannya perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
