Jakarta: Komisioner KPU RI Idham Kholik membantah adanya manipulasi data hasil verifikasi Parpol dalam isu dugaan pelanggaran di Sulawesi Selatan terkait ketidaksesuaian data rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi.
“Verifikasi faktual dilakukan secara terbuka, dan UU memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu. Verifikator faktual kami di lapangan terus berkoordinasi dengan intens,” kata Komisioner KPU RI Idham Kholik, dalam tayangan Metro TV, Selasa, 13 Desember 2022.
Idham menyebut, pihaknya melakukan verifikasi faktual secara terbuka. Bahkan KPU juga telah berkomunikasi secara intens dengan Bawaslu dan verifikator faktual di lapangan. Selain itu, Idham menyebut dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual di 34 provinsi berjalan dengan lancar.
Sebelumnya, ada dugaan pelanggaran manipulasi data hasil verifikasi faktual parpol di Sulawesi Selatan. Data yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota malah berubah menjadi memenuhi syarat.
Bagi masyarakat atau penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang menemukan adanya kecurangan dalam Pemilu, dapat melapor ke posko pengaduan kecurangan pemilu 2024 yang dibuka oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).
Jakarta: Komisioner
KPU RI Idham Kholik membantah adanya manipulasi data hasil
verifikasi Parpol dalam isu dugaan pelanggaran di Sulawesi Selatan terkait ketidaksesuaian data rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi.
“Verifikasi faktual dilakukan secara terbuka, dan UU memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu. Verifikator faktual kami di lapangan terus berkoordinasi dengan intens,” kata Komisioner KPU RI Idham Kholik, dalam tayangan Metro TV, Selasa, 13 Desember 2022.
Idham menyebut, pihaknya melakukan verifikasi faktual secara terbuka. Bahkan KPU juga telah berkomunikasi secara intens dengan Bawaslu dan verifikator faktual di lapangan. Selain itu, Idham menyebut dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual di 34 provinsi berjalan dengan lancar.
Sebelumnya, ada dugaan pelanggaran manipulasi data hasil verifikasi faktual parpol di Sulawesi Selatan. Data yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota malah berubah menjadi memenuhi syarat.
Bagi masyarakat atau penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang menemukan adanya kecurangan dalam Pemilu, dapat melapor ke posko pengaduan kecurangan pemilu 2024 yang dibuka oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
