medcom.id, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi memastikan tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Yuddy menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menandatangani Keppres tentang itu. Sebab, Dirjen Imigrasi baru akan dipanselkan dan seleksinya baru akan dibentuk oleh Kemenkum HAM.
"Belum pernah ada keppres diterbitkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan dirjen imigrasi, tidak ada," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Terkait pansel yang sudah ada di era Amir Syamsuddin. Menurutnya, itu bukan bentukan kepemimpinan Jokowi-JK sehingga harus dibentuk pansel baru. "Pemerintahannya beda. Presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara, jadi dia bisa mengganti siapa saja, menganulir siapa saja," tegasnya.
Terkait beredarnya Kerppres palsu, dirinya tidak akan menelusuri Keppres tersebut. "Ngapain ditelusuri, orang kita enggak pernah keluarin keppres. Enggak ada dampaknya juga. Dampaknya apa coba? Engga ada implikasinya," kata Yuddy.
Seperti diketahui, pengusulan nama calon Dirjen Imigrasi sudah diajukan Menkumham periode Kabinet Indonesia Bersatu II. Koordinasi sudah dilakukan dengan instansi terkait seperti Sekretaris Kabinet dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pada 27 Januari 2015 telah keluar Surat Menkumham nomor M.HH.UM.01.01-05 kepada Presiden soal melaksanakan ulang usulan pengangkatan Dirjen Migas. Namun, usulan tersebut belum dibahas dalam sidang Tim Penilai Akhir pada periode tersebut.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi memastikan tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Yuddy menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menandatangani Keppres tentang itu. Sebab, Dirjen Imigrasi baru akan dipanselkan dan seleksinya baru akan dibentuk oleh Kemenkum HAM.
"Belum pernah ada keppres diterbitkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan dirjen imigrasi, tidak ada," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Terkait pansel yang sudah ada di era Amir Syamsuddin. Menurutnya, itu bukan bentukan kepemimpinan Jokowi-JK sehingga harus dibentuk pansel baru. "Pemerintahannya beda. Presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara, jadi dia bisa mengganti siapa saja, menganulir siapa saja," tegasnya.
Terkait beredarnya Kerppres palsu, dirinya tidak akan menelusuri Keppres tersebut. "Ngapain ditelusuri, orang kita enggak pernah keluarin keppres. Enggak ada dampaknya juga. Dampaknya apa coba? Engga ada implikasinya," kata Yuddy.
Seperti diketahui, pengusulan nama calon Dirjen Imigrasi sudah diajukan Menkumham periode Kabinet Indonesia Bersatu II. Koordinasi sudah dilakukan dengan instansi terkait seperti Sekretaris Kabinet dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pada 27 Januari 2015 telah keluar Surat Menkumham nomor M.HH.UM.01.01-05 kepada Presiden soal melaksanakan ulang usulan pengangkatan Dirjen Migas. Namun, usulan tersebut belum dibahas dalam sidang Tim Penilai Akhir pada periode tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
